Polemik APBD DKI 2020
Bongkar APBD Tak Wajar DKI, Politisi PSI Malah Dianggap Cari Panggung, Ini Responsnya saat Ditanya
Politisi Partai Solidaritas ndonesia (PSI), William Aditya memberikan pendapatnya terkait isu 'cari panggung' yang diarahkan padanya.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas ndonesia (PSI), William Aditya memberikan pendapatnya terkait isu 'cari panggung' yang diarahkan padanya.
Diketahui, William Aditya merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran Lem Aibon DKI Jakarta yang berjumlah Rp 82,8 miliar.
Atas kasus anggaran tak wajar DKI Jakarta itu, sang Gubernur Anies Baswedan kini menjadi sorotan publik.
Atas tudingan 'cari panggung' yang ditujukan padanya, William memberikan bantahan tegas.
• Anggota DPRD DKI F-PDIP Temukan Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Pembelian Pasir: Buat Apa Itu?
• Kritisi APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan: Tolong, Evaluasi Diri
Hal itu disampaikannya melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).
Mulanya, Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mempertanyakan kevalidan data tentang APBD DKI yang disebar oleh politisi PSI itu.
"Kembali ke yang tadi di-upload ya, mungkin bisa dicek apakah itu dia dapat datanya memang benar dari yang di-upload kepala bapedda atau enggak karena kepala bapedda bilangnya enggak pernah meng-upload, itu masih butuh pembuktian lebih lanjut," ucap Taufiqurrahman.
Menanggapi pernyataan Taufiqurrahman itu, presenter Najwa Shihab lantas mengajukan pertanyaan.
"Dan kalau bukan kepala bapedda bisa muncul ke sana itu bagaimana menjelaskan?," tanya Najwa Shihab.
"Nah kita enggak tahu bagaimana Bung William bisa dapat," jawab Taufiqurrahman.
Lantas, Najwa menanyakan kecurigaan Taufiqurrahman tentang asal dari data tersebut.
"Dan Anda curiga itu didapat dengan cara yang tidak sah?," tanya Najwa Shihab.
Taufiqurrahman mengimbau William untuk memberikan informasi secara utuh.
Informasi yang tak utuh tersebut disebut Taufiqurrahman dapat memicu munculnya prasangka masyarakat terhadap Pemerintab Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya mau mengulangi sedikit saja bahwa Bung William harusnya menjelaskan secara utuh, sehingga tidak terjadi yang namanya miss leading apalagi kalau sampai tuduhan korupsi, jangan begitu," ucap Taufiqurrahman.