Polemik APBD DKI 2020
Pamerkan Kertas-kertas Ini, PSI Tegas Tak Bocorkan Rahasia Negara: Jangan Dianggap PSI Bisa Hacking
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap kejanggalan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Lalu, William melanjutkan pernyataanya bahwa jika ada temuan yang aneh seharusnya segera menanyakann ke lembaga eksekutif atau legislatif.
Pasalnya, jika baru dipertanyakan setelah disahkan maka hal itu akan lebih sulit dilakukan.
"Ada suatu pemikiran bahwa dokumen-dokumen ini tunggu disahkan, tunggu di-upload di website justru itu dah telat apalagi ini KUA-PPAS yang sangat strategis loh menetapkan paku indikatif."
"Kalau ada temuan justru saatnya ini kita berteriak kalau sudah disahkan, sudah diketok palu itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan yah," tegasnya.
• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut
Lihat videonya mulai menit ke-7:29:
Pada kesempatan itu, William juga menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.
"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."
"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.
Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda tersebut, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.
Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.
"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."
"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.
Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.
Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.
"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."
