Mahfud MD Beberkan 3 Cara Pemerintah Tindak Gerakan Radikalisme: Jangan Apa-apa Salahin Pemerintah

Namun, jika radikalisme sudah berbentuk jihadis dan meneror orang lain maka hal itu diserahkan pada pihak berwajib.

"Tapi kalau jihadis itu urusan BNPT dan polisi iya kan?," ucap Mahfud MD.

Sedangkan ketika masih berbentuk takfiri, pemerintah wajib melarang tindakan tersebut agar tidak ada hal yang lebih buruk terjadi.

"Nah ketika dia masih berbentuk takfiri kita larang. Janganlah suka mengadu domba itu tidak toleran dan sebagainya," katanya.

Dengan penjelasan tersebut, Mahfud MD meminta agar masyarakat jangan menganggap bahwa pemerintah selalu bersikap represif dalam menindak radikalisme.

"Kan itu saja yang dilakukan pemerintah dan itu bagus dan saya berharap orang apa-apa disalahkan pemerintah," lanjut Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD menyinggung pihak-pihak yang menyebarkan pikiran yang sesat soal radikalisme.

Meski tidak bertindak dan hanya menyampaikan usulan yang radikal, namun mereka cenderung tidak akan mau disalahkan jika sudah terjadi kerusakan.

• Bahas Prabowo Jadi Menteri, Rocky Gerung Blak-blakan Ungkap Ketakutan Jokowi hingga Rekrut Mahfud MD

"Karena nanti begini kalau terjadi sesuatu lalu kita semua apa namanya rusak itu orang-orang yang kritik seperti itu di dalam sejarah, loh kan saya cuma usul kok tidak bertindak."

"Padahal mau bertindak selalu dihantam mari kita atur negara ini dengan sebaik-baiknya," tegas Mahfud MD.

Lihat videonya mulai menit ke-4:10:

Mahfud MD Bongkar Percakapannya dengan Presiden Jokowi terkait Radikalisme

Mahfud MD menegaskan, paham radikalisme tidak terkait dengan agama tertentu.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD ketika menjadi narasumber Kompas Petang pada Jumat (1/10/2019).

"Ya begini, pertama menyangkut subjek dulu. Subjek radikalisme itu bukan penganut agama tertentu," kata Mahfud MD dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV.