Kabinet Jokowi
AHY Tak Jadi Menteri, PDIP Sebut Tak Intervensi Jokowi dan Singgung Gerindra: Pertimbangan Strategis
Politisi PDIP, Arif Wibowo menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kewenangan Jokowi dalam menentukan susunan kabinetnya.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan sejumlah menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).
Anak dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya santer masuk kabinet Jokowi.
Namun, AHY maupun kader Demokrat lainnya tidak ada yang masuk dalam kabinet.
• Wasekjen Demokrat, Andi Arief Tuding Megawati Punya Dendam pada SBY dan AHY, PDIP: Jangan Asal Bunyi
Politisi PDIP, Arif Wibowo menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kewenangan Jokowi dalam menentukan susunan kabinetnya.
Menurut Arif Wibowo, tidak etis jika PDIP ikut campur dalam hak prerogatif presiden meski partai berlambang banteng itu menjadi partai utama pengusung Jokowi.
"Berkali-kali kami sampaikan, sekalipun kami adalah partai koalisi, partai utama yang mendukung presiden dan memenangkan Pilpres, tentu kami tidak memiliki kewenangan dan bahkan secara etis tidak bisa mengintervensi kewenangan presiden, prerogatif presiden," kata Arif Wibowo dikutip dari channel Youtube tvOneNews pada Senin (28/10/2019).
Sehingga siapapun yang ditunjuk Jokowi itu merupakan kewenangan mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Jadi karena itu siapapun yang ditunjuk, yang dipilih menjadi menteri itu adalah kewenangan presiden," katanya.
Bahkan, Arif Wibowo menilai kewenangan itu juga tercermin dalam keputusan Jokowi mengikutsertakan Gerindra dalam kabinetnya.
Jokowi dianggap memiliki alasan tersendiri menjadikan orang Gerindra, Prabowo Subianto serta Edhy Prabowo dalam jajaran menterinya.
• AHY Tak Jadi Menteri meski Sudah Ketemu Jokowi, Pihak Demokrat Bongkar Apa yang Sebenarnya Dilakukan
"Nah, bahwa ada partai-partai di luar koalisi yang mendukung dan memenangkan pak Jokowi kemudian menjadi menteri itu sekali lagi prerogatif presiden."
"Kenapa hanya Gerindra misalnya, kita tidak tahu. Tentu presiden memiliki pertimbangan strategis," jelas Arif Wibowo.
Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menduga adanya ketidakmauan partai koalisi pendukung Jokowi membesarkan nama AHY.
"Isunya karena Demokrat memiliki calon yang tidak diinginkan oleh parpol koalisi Jokowi yang lain."
"Mas AHY gitu yah karena Mas AHY ini kan sosok yang masa depan politiknya sangat baik, sangat bagus. Dan sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan salah satu kandidat kuat presiden di 2024."
