Haris Azhar Sebut Kasus Pelanggaran HAM Tidak akan Selesai di Era Jokowi meskipun Ada Mahfud MD

TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru, Haris Azhar memberikan tangggapan mengenai kasus HAM di Indonesia  di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2014.

Tanggapan Haris Azhar itu bermula saat presenter Fristian Griec bertanya kepada Haris Azhar mengenai kasus HAM yang akan dikerjakan oleh kabinet baru Jokowi, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube KompasTv, Jumat (25/10/2019).

Haris Azhar mengatakan tidak ada yang segar di dalam Kabinet Jokowi kali ini untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia.

"Enggak, enggak ada yang segar," ujar Haris Azhar.

• Pengamat Klaim Penunjukan Prabowo Disorot Media Asing, Disebut Pelanggar HAM hingga Musuh Pilpres

Kemudian ia mengatakan mengenai buku dari Komnas HAM yang berisi tentang purnawirawan jendral, yang terlibat pelanggaran HAM yang berat.

Dalam buku tersebut, Haris Azhar menyebutkan bahwa ada nama Prabowo Subianto.

"Ya ada Prabowo, saya lupa bawa bukunya Komnas HAM, yang menyebutkan nama-nama purnawirawan jendral, yang terlibat pelanggaran HAM yang berat," ungkap Haris Azhar.

Ia menambahkan bahwa pada kabinet lim tahun yang lalu ada Mantan Menko Polhukam, Wiranto.

Sedangkan saat ini di kabinet Jokowi yang baru ada sosok Prabowo yang menjabat sebagai Menhan.

Haris Azhar juga menilai bahwa beban Jokowi untuk menyelesaikan HAM pada periode ini masih ada.

"Kita punya Wiranto kemarin ya kan, kalau bilang Jokowi enggak ada beban menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, ada, sekarang kan ada Prabowo," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM berat, tidak akan selesai dalam masa jabatan Jokowi.

• Adian Napitupulu Ungkap Tidak Paham Prabowo Dipilih Jadi Menhan, Akui akan Segera Temui Jokowi

"Tapi menurut saya rumusnya sama, jadi pelanggaran HAM yang berat tidak akan selesai di zamannya Jokowi," katanya.

"Palingan idenya nanti ramai lagi, naik lagi tentang rekonsiliasi, menyelesaikan masa lalu, kompensasi gitu-gitu."

Kemudian, Haris Azhar menuturkan bahwa prinsip keadilan yang berlaku secara universal juga tidak akan berjalan sebagai semestinya.