Kabinet Jokowi
Haris Azhar Sebut Kasus Pelanggaran HAM Tidak akan Selesai di Era Jokowi meskipun Ada Mahfud MD
Direktur Lokataru, Haris Azhar memberikan tangggapan mengenai kasus HAM di Indonesia di era kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2014.
Penulis: Desi Intan Sari
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
"Tapi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal (tidak ada)," ujarnya.
Selanjutnya, saat ditanya mengenai adanya Mahfud MD di kabinet Jokowi, Haris Azhar menuturkan bahwa Mahfud MD ada untuk menyelesaikan wacana hukum di Istana.
"Mahfud MD, kalau emang menurut saya mohon maaf, saya mau bilang bahwa dia sering, membantu presiden untuk mengclearkan wacana soal hukum yang ada di Istana," ucap Haris Azhar.
Kemudian, Fristian Griec pun bertanya apakah masalah HAM tidak akan selesai pada masa pemerintahan Jokowi walaupun ada Mahfud MD.
"Jadi masalah HAM penegakkan hukum, tidak akan selesai dengan kabinet baru ini?," tanya Fristian Griec.
"Enggak, tapi yang dibeli dari Mahfud MD adalah profilnya, kapasitasnya, teorinya dan narasinya, logika penuturanya baik," ucap Haris Azhar.
"Dan dia accept stabilitasnya di publik juga cukup tinggi. Jadi menurut saya Pak Mahfud tugasnya itu, lanjutnya.
• Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi, Sebut Pengawalan Kini Berlebihan, Bandingkan dengan 2014
Haris Azhar menjelaskan bahwa Mahfud MD ada di kabinet Jokowi untuk membangun sebuah image yang baik.
"Jadi membangun image, substansinya tidak ada, ya kedepan mungkin untuk yang aman-aman disekitarnya pemerintahan ini oke," terang Haris Azhar.
"Tapi kan yang disekitaran pemerintahan tambah luas kan, setengahnya 02, itu juga pindah ke 01," sambungnya.
Lihat video selengkapnya pada menit ke 01.45:
