Haris Azhar Sebut Kasus Pelanggaran HAM Tidak akan Selesai di Era Jokowi meskipun Ada Mahfud MD

TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru, Haris Azhar memberikan tangggapan mengenai kasus HAM di Indonesia  di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2014.

Tanggapan Haris Azhar itu bermula saat presenter Fristian Griec bertanya kepada Haris Azhar mengenai kasus HAM yang akan dikerjakan oleh kabinet baru Jokowi, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube KompasTv, Jumat (25/10/2019).

Haris Azhar mengatakan tidak ada yang segar di dalam Kabinet Jokowi kali ini untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia.

"Enggak, enggak ada yang segar," ujar Haris Azhar.

• Pengamat Klaim Penunjukan Prabowo Disorot Media Asing, Disebut Pelanggar HAM hingga Musuh Pilpres

Kemudian ia mengatakan mengenai buku dari Komnas HAM yang berisi tentang purnawirawan jendral, yang terlibat pelanggaran HAM yang berat.

Dalam buku tersebut, Haris Azhar menyebutkan bahwa ada nama Prabowo Subianto.

"Ya ada Prabowo, saya lupa bawa bukunya Komnas HAM, yang menyebutkan nama-nama purnawirawan jendral, yang terlibat pelanggaran HAM yang berat," ungkap Haris Azhar.

Ia menambahkan bahwa pada kabinet lim tahun yang lalu ada Mantan Menko Polhukam, Wiranto.

Sedangkan saat ini di kabinet Jokowi yang baru ada sosok Prabowo yang menjabat sebagai Menhan.

Haris Azhar juga menilai bahwa beban Jokowi untuk menyelesaikan HAM pada periode ini masih ada.

"Kita punya Wiranto kemarin ya kan, kalau bilang Jokowi enggak ada beban menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, ada, sekarang kan ada Prabowo," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM berat, tidak akan selesai dalam masa jabatan Jokowi.

• Adian Napitupulu Ungkap Tidak Paham Prabowo Dipilih Jadi Menhan, Akui akan Segera Temui Jokowi

"Tapi menurut saya rumusnya sama, jadi pelanggaran HAM yang berat tidak akan selesai di zamannya Jokowi," katanya.

"Palingan idenya nanti ramai lagi, naik lagi tentang rekonsiliasi, menyelesaikan masa lalu, kompensasi gitu-gitu."

Kemudian, Haris Azhar menuturkan bahwa prinsip keadilan yang berlaku secara universal juga tidak akan berjalan sebagai semestinya.

"Tapi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal (tidak ada)," ujarnya.

Selanjutnya, saat ditanya mengenai adanya Mahfud MD di kabinet Jokowi, Haris Azhar menuturkan bahwa Mahfud MD ada untuk menyelesaikan wacana hukum di Istana.

"Mahfud MD, kalau emang menurut saya mohon maaf, saya mau bilang bahwa dia sering, membantu presiden untuk mengclearkan wacana soal hukum yang ada di Istana," ucap Haris Azhar.

Kemudian, Fristian Griec pun bertanya apakah masalah HAM tidak akan selesai pada masa pemerintahan Jokowi walaupun ada Mahfud MD.

"Jadi masalah HAM penegakkan hukum, tidak akan selesai dengan kabinet baru ini?," tanya Fristian Griec.

"Enggak, tapi yang dibeli dari Mahfud MD adalah profilnya, kapasitasnya, teorinya dan narasinya, logika penuturanya baik," ucap Haris Azhar.

"Dan dia accept stabilitasnya di publik juga cukup tinggi. Jadi menurut saya Pak Mahfud tugasnya itu, lanjutnya.

• Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi, Sebut Pengawalan Kini Berlebihan, Bandingkan dengan 2014

Haris Azhar menjelaskan bahwa Mahfud MD ada di kabinet Jokowi untuk membangun sebuah image yang baik.

"Jadi membangun image, substansinya tidak ada, ya kedepan mungkin untuk yang aman-aman disekitarnya pemerintahan ini oke," terang Haris Azhar.

"Tapi kan yang disekitaran pemerintahan tambah luas kan, setengahnya 02, itu juga pindah ke 01," sambungnya.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 01.45: