Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin
Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi, Sebut Pengawalan Kini Berlebihan, Bandingkan dengan 2014
Pada 2014 lalu, seusai prosesi pelantikan, Jokowi-JK disambut oleh masyarakat yang sudah mempersiapkan kirab budaya.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Hal serupa disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani.
Ia menilai pengetatan pengamanan saat pelantikan ini tak terlepas dari kerasnya aksi protes jelang akhir jabatan Jokowi-Jk serta tindakan represif aparat.
Catatan KontraS menunjukkan, rangkaian unjuk rasa di berbagai daerah pada pengujung September 2019 mengakibatkan setidaknya lima korban meninggal, terdapat pula korban luka-luka, serta penangkapan serta penahanan sewenang-wenang.
"Ini terjadi seiring pelantikan. Demokrasi semakin mundur karena pengungkapan peristiwa itu semakin tidak jelas. Ditambah lagi pelarangan, pembatasan yang sangat-sangat tidak perlu," kata Yati.
• Pidato Jokowi setelah Dilantik, Sampaikan 5 Program dari Endowment Fund hingga Pangkas Eselon
Yati pun mencurigai pengerahan aparat berlebihan ini untuk mencegah aksi unjuk rasa dilakukan saat pelantikan. A
palagi, sebelumnya Polda Metro Jaya juga menyatakan tak akan menerbitkan izin bagi masyarakat yang hendak berunjuk rasa di hari menjelang dan saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf.
Ia menyesalkan hal ini.
"Kalau negara ini mengaku demokratis, seharusnya pelarangan aksi atau berekspresi politik seharusnya difasilitasi negara, bukan justru dibatasi," ucap dia.
(Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat"
