Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin
Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi, Sebut Pengawalan Kini Berlebihan, Bandingkan dengan 2014
Pada 2014 lalu, seusai prosesi pelantikan, Jokowi-JK disambut oleh masyarakat yang sudah mempersiapkan kirab budaya.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.
Moeldoko membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini karena masalah keamanan.
"Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja," kata Moeldoko.
Hal itu diamini oleh Jokowi sendiri. Sebelum berangkat ke acara pelantikan hari ini, Jokowi menyebut dirinya sengaja meminta tak ada arak-arakan agar ia dan Ma'ruf langsung fokus bekerja.
"Ya karena ini sudah yang kedua. Yang paling penting saya kira setelah pelantikan yang paling penting kita kerja bersama. Kerja bersama-sama membawa negara ini pada sebuah Indonesia maju," kata dia.
Berlebihan
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut bahwa pengamanan yang dilakukan untuk pelantikan Jokowi-Ma'ruf hari ini terlalu berlebihan.
Hal itu menimbulkan atmosfer yang berbeda dengan pelantikan 5 tahun lalu.
"Potret pelantikan 2014, kita lihat seorang Jokowi diarak dengan kereta kencana oleh ribuan orang. Itu memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang pro rakyat. Hari ini dia dikelilingi oleh pengamanan yang berlebihan," kata Usman.
"Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," sambung Usman.
Usman menilai perbedaan suasana pelantikan Jokowi pada 2014 dan 2019 ini tak mengagetkan.
• Sampah Berserakan di Monas setelah Relawan Jokowi-Maruf yang Rayakan Pelantikan Presiden Bubar
Sebab, pada 2014 lalu, rakyat menyambut Jokowi sebagai pemimpin baru yang belum mempunyai dosa.
Namun kini, di akhir masa jabatannya di periode pertama, justru lahir berbagai kebijakan yang dipandang negatif masyarakat, salah satunya adalah revisi UU KPK.
Lebih parahnya, masyarakat yang memprotes lewat aksi unjuk rasa justru mendapat perlakuan represif dari aparat.
"Polisi, bagaimanapun bekerja untuk pemerintah, sehingga sikap represif ini menunjukkan kalau pemerintah tidak punya komitmen tegas membela kebebasan berpendapat," ujar Usman.
