Perppu UU KPK

Reaksi Mahasiswa saat Diminta Ali Ngabalin Beri Materi Penolakan UU ke Jokowi, Sebut Nama Masinton

Ali Ngabalin minta para mahasiswa siapkan materi mengenai UU KPK dan akan diserahkan pada Jokowi untuk dipelajari.

Reaksi Mahasiswa saat Diminta Ali Ngabalin Beri Materi Penolakan UU ke Jokowi, Sebut Nama Masinton
YouTube Talk Show tvOne
Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin 

TRIBUNWOW.COM - Staf Kusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), seorang kepala negara membutuhkan banyak aspirasi masyarakat untuk melakukan pengubahan.

Karena itulah, Ali Ngabalin meminta para mahasiswa untuk mengumpulkan materi yang ditolak dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan memberikannya pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, penjelasan itu diberikan Ali Ngabalin disampaikan pada acara Dua Sisi yang ditayang di tvOne, Kamis (10/10/2019).

Soal Isu Pemakzulan, Arteria Dahlan Sebut Ada yang Menekan Presiden Terbitkan Perppu UU KPK

Ali Ngabalin jelaskan bahwa Jokowi tidak sedang galau mengenai perppu UU KPK.
Ali Ngabalin minta agar para mahasiswa serahkan meteri penolakannya terhadap UU KPK.(YouTube Talk Show tvOne)

Sebut Presiden Tidak Sedang Galau soal Perppu UU KPK, Ali Ngabalin: Korupsi Ini Musuh Negara

Dalam penjelasannya Ali Ngabalin menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan bila sebuah perppu diterbitkan.

"Dengar baik-baik peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu paling tidak ada tiga hal," ucap Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin kemudian menjelaskan, bila perppu UU KPK diterbitkan maka UU yang sudah direvisi tidak bisa berlaku.

"Dengan terbitnya undang-undang ini, itu artinya membatalkan revisi undang-undang yang sudah disahkan," ujar Ali Ngabalin.

Selain itu dari UU KPK yang sebelumnya akan tetap dilaksanakan.

Dalam penerbitan perppu UU KPK, presiden juga memiliki kewenangan untuk menambah dan mengurangi isi dari UU tersebut.

"Tapi yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu juga presiden memiliki kewenangan untuk bisa manambah mengurang dan seterusnya," ucap Ali Ngablin.

Karena itulah Jokowi membutuhkan banyak aspirasi dari masyarakat untuk melakukan revisi pada UU KPK.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved