Perppu UU KPK

Ketua DEMA UIN Jakarta Minta Jokowi Kirim Undangan Resmi ke Semua Kampus: Kalau Memang Serius

Ketua DEMA UIN Jakarta Sultan Riyadi meminta agar presiden bisa mengundang perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Ketua DEMA UIN Jakarta Minta Jokowi Kirim Undangan Resmi ke Semua Kampus: Kalau Memang Serius
YouTube Talk Show tvOne
Ketua DEM UIN Jakarta Sulatan Rivandi dan Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin. 

TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta, Sultan Rivandi meminta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang perwakilan mahasiswa dari semua universitas di Indonesia.

Pada undangan sebelumnya, Sultan merasa tidak mendapat undangan resmi dari Jokowi.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Dua Sisi yang tayang di tvOne, Kamis (10/20/2019), Sultan menilai ada kesalahan teknis dalam undangan Jokowi pada para mahasiswa.

Ali Mochtar Ngabalin menyinggung megenai batalnya pertemuan Jokowi dengan perwakilan mahasiswa.
Ali Mochtar Ngabalin menyinggung megenai batalnya pertemuan Jokowi dengan perwakilan mahasiswa. (YouTube Talk Show tvOne)

Arteria Dahlan Bongkar Isi Rapat Terakhir DPR terkait Perppu KPK: Kalau Bisa Direkam dan Diumbar

Awalnya, dalam acara tersebut Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin, sempat menyinggung masalah pertemuan Presiden dengan sejumlah mahasiswa yang batal terjadi.

"Sehingga ruang terbuka, ruang dialog kepada siapa saja, termasuk pada mahasiswa. Makannya pada waktu batal pertemuan dengan mahasiswa ya biasa-biasa saja," ucap Ali Ngabalin, dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (10/10/2019).

Namun Ali Ngabalin berharap pertemuan dengan para mahasiswa dapat tetap dilaksanakan.

"Yang pasti apa yang menjadi kegalauan itulah seperti pernyataan Adinda Sultan, ya kegalauan itulah yang mungkin menjadi ruang terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan pemangku kuasa negara," ujar Ali Ngabalin.

Sedangkan ia merasa kecewa dengan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Ia menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa seolah-olah pemerintah tidak membuka ruang untuk berdialog.

"Sehingga kalau harus berdemokrasi, demokrasi itu kan titik di mana orang tidak bisa mengemukakan satu pendapat dan aspirasinya," ucap Ali Ngabalin.

Soal Isu Pemakzulan, Arteria Dahlan Sebut Ada yang Menekan Presiden Terbitkan Perppu UU KPK

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved