Buzzer Medsos

Karni Ilyas Stop Ali Ngabalin yang Geram soal Artikel 'Buzzer Jokowi': Jangan Ada Duduk Personal

Ali Mochtar Ngabalin naik pitam saat membahas mengenai tudingan adanya buzzer yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini katanya.

Karni Ilyas Stop Ali Ngabalin yang Geram soal Artikel 'Buzzer Jokowi': Jangan Ada Duduk Personal
Capture Indonesia Lawyers Club
Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin naik pitam saat membahas mengenai tudingan adanya buzzer yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin geram saat membahas mengenai tudingan adanya buzzer yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip TribunWow.com, hal ini terjadi saat Ali Ngabalin menjadi narasumber program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan live dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Selasa (8/10/2019).

Mulanya Ali Ngabalin menegaskan bahwa pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres) 2019 telah selesai.

Praktisi Hukum Johnson Panjaitan di ILC menyindir Jokowi soal Perppu KPK.
Praktisi Hukum Johnson Panjaitan di ILC menyindir Jokowi soal Perppu KPK. (Live ILC tvOne via vidio.com)

Haikal Hassan Protes di ILC soal Video Ninoy Karundeng, Karni Ilyas Bela Diri: Tugas Saya Bawa Acara

Sehingga tak ada lagi kubu 01 maupun 02.

"Kan presiden sudah mengatakan berkali-kali, sekarang pemilu telah selesai, kampanye telah selesai, presiden telah terpilih, tidak ada lagi 01, 02 yang ada adalah 03 persatuan Indonesia," ujar Ali Ngabalin.

Ia lalu mempertanyakan penggunaan diksi dalam majalah Tempo yang menyinggung adanya buzzer di istana.

"Kenapa justru Tempo menggunakan diksi dan narasi yang justru memecahkan pembaca dan tidak merepresentasikan suara publik?," tanya Ali Ngabalin kepada Pempred Tempo, Budi Setyarso yang turut menjadi narasumber.

Ali Ngabalin kemudian membacakan satu kalimat yang menurutnya menuduh presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itulah yang saya mau katakan. Anda menulis 'Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya, yang tidak presiden ketahui, jika Anda yang tidak mengendalikan'," bacanya.

"Anda menuduh presiden mengendalikan buzzer-buzzer itu, Anda menuduh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membayar buzzer? Terkutuk saudara menggunakan kezaliman dalam pilihan-pilihan itu," ujar Ali Ngabalin.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved