Gerindra Didebat Najwa Shihab soal Jokowi dan Revisi UU KPK, Koalisi Prabowo-Sandi Beri Balasan

TRIBUNWOW.COM - Pembawa acara Najwa Shihab mendebat unggahan Instagram @gerindra yang membahas soal Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Selasa (8/10/2019).

Diketahui, dalam unggahan tersebut, akun Instagram Gerindra mengunggah video berjudul 'Paradoks Indonesia'.

Video tersebut menyertakan berita Jokowi yang didesak menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

• Fraksi PDIP di DPR Sepakat Tolak Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sarankan Hal Ini

Sedangkan partai politik (parpol) pendukung Jokowi tidak setuju jika sang presiden menerbitkan Perppu, seperti yang dinyatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Rabu (2/10/2019).

Jokowi yang hingga kini belum mengambil tindakan juga turut dikomentari oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW menyarankan Jokowi jangan sampai mau ditekan parpol-parpol pendukung dan mengabaikan protes dari rakyat.

"Presiden itu di atas partai. Jangan sampai partai itu seolah-olah presiden itu di bawah ketika partai untuk memutuskan hal-hal seperti ini," ujar Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW.

Gerindra menyertakan caption "RUU KPK, Presiden @Jokowi Pilih Partai Pendukung Atau Rakyat?".

Caption tersebut menuai protes dari Najwa Shihab yang komentarnya diunggah kembali oleh komika Arie Kriting melalui Twitter @Arie_Kriting, Rabu (9/10/2019).

• Politisi Demokrat Komentari soal Rencana Penerbitan Perppu UU KPK, Sebut Ada Pasal Kurang Netral

Dalam komentarnya melalui akun @najwashihab, Najwa Shihab memprotes Gerindra yang seolah lepas dari keputusan revisi UU KPK.

Sementara Ketua Baleg revisi UU KPK justru berasal dari kader Gerindra, yakni Supratman Andi Agtas.

Najwa Shihab menanyakan siapa yang dimaksud rakyat oleh Gerindra.

"Fraksi Anda secara resmi setuju terhadap Revisi UU KPK. Kader Anda Ketua Baleg yg memimpin pembahasan revisi UU secara kilat dan menolak masukan publik. Lalu publik/rakyat mana yang Anda maksud? @gerindra," tulis Najwa Shihab.

Najwa Shihab juga menambah komentarnya dengan keterangan Fraksi Gerindra yang menyetujui revisi UU KPK dengan catatan.

Gerindra juga disebut tidak setuju jika Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Jokowi.

• Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol

Najwa Shihab menyinggung Gerindra yang tidak mempersoalkan wewenang Dewan Pengawas untuk memberi izin penyadapan yang dipermasalahkan sebagian besar masyarakat.

Untuk membuktikan komentarnya, Najwa Shihab meminta pihak Gerindra untuk menyaksikan program 'Mata Najwa' yang ia pandu.

Supratman disebut Najwa Shihab pernah menjelaskan dirinya terpaksa sepakat lantaran kalah suara saat sidang mengenai usulan revisi UU KPK.

Najwa Shihab dibuat bertanya-tanya mengapa saat itu pihak Gerindra yang kalah suara tidak keluar saja dari sidang seperti saat pengesahan UU Pemilu.

"@gerindra Fraksi Gerindra bukan menolak, tapi menyetujui Revisi UU KPK dengan catatan. Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden, bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas.

Hanya satu itu saja. Kewenangan Dewas memberikan izin penyadapan juga tidak dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra.

Bisa disimak ulang pidato ketua fraksi Anda yg membacakan sikap ini di sidang paripurna. Sila tonton juga @matanajwa eps KPK, ada kader Anda Supratman, Ketua Baleg yang juga menyampaikan hal ini.

Alasan terpaksa sepakat karena kalah suara menjadi aneh akrena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu. Salam Narasi TV." tulis Najwa Shihab.

• Hasil Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu UU KPK

Komentar Najwa Shihab pun dibalas oleh akun Instagram resmi Koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019.

Melalui akun @indonesiaadilmakmur, akun tersebut membenarkan bahwa Supratman memang saat itu menjadi Ketua Baleg.

Namun Supratman tidak bisa membuat keputusan sendiri, baik menyetujui atau menolak, lantaran tugasnya sekadar memimpin jalannya rapat dan pembahasan.

Segala keputusan dari sidang dibuat bersama dan bukan semata kehendak dari Supratman.

"Dear kak @najwashihab, benar bahwa posisi Ketua Baleg diduduki kader @Gerindra Supratman Andi Agtas.

Namun sebagai informasi, posisi Ketua Baleg atau pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Artinya, meskipun duduk dalam posisi ketua, beliau tidak bisa menyetujui sendiri atau menolak sendiri setiap usulan Rancangan Undang-Undang.

Sebagai ketua, beliau hanya memimpin jalannya rapat dan pembahasan. Sementara persetujuan atau penolakan dilakukan dengan mekanisme bersama-sama." tulisnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)