Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Empat Poin Tuntutan Mahasiswa pada Aksi Unjuk Rasa di DPR, Ingin Hak untuk Berpendapat
Mahasiswa sebut akan menetap di depan Gedung DPR RI hingga tuntutannya dikabulkan pemerintah. Berikut empat tuntutan mahasiswa pada DPR.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/9/2019).
Pada unjuk rasa tersebut, para mahasiswa menyampaikan empat poin tuntutan pada DPR.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (24/9/2019), para mahasiswa berharap bisa mendapatkan hak yang layak untuk berpendapat.
Aksi untuk rasa tersebut dihariri ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan wilayah lain.
• Kisah Para Mahasiswa Semarang Demo Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR, Rela Iuran Rp 100 Ribu per Orang
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Gregoius Anco menyebut bahwa mahasiswa sudah secara tegas menyuarakan tuntutan kepada DPR.
Ia menyebut sudah melayangan tuntutan mengenai pembatalan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan melakukan penolakan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Dari dua tuntutan tersebut pemerintah mengambil sikap dengan tetap mengesahkan RUU KPK dan menunda pengesahan RKUHP.
Anco menililai dua hal tersebut tidak sesuai dengan amanat reformasi.
"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," jelas Anco, Senin (23/9/2019).
• Presiden Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK hingga Berujung Aksi Unjuk Rasa
Sedangkan Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Edmund Sek menyebut akan membawa hingga 1.000 mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa.
Bahkan ia menyebut para mahasiswa akan bertahan di depan Gedung DPR hingga tuntutannya terpenuhi.
Ada empat tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya, yaitu:
1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.
