Revisi UU KPK

Di ILC Sebut KPK Tidak Mau Dikoreksi, Arteria Dahlan: Semua Pakai APBN, Uang Rakyat

Arteria Dahlan menegaskan bahwa revisi Undang Undang KPK merupakan langkah untuk menegaskan posisi lembaga penegak hukum KPK.

Di ILC Sebut KPK Tidak Mau Dikoreksi, Arteria Dahlan: Semua Pakai APBN, Uang Rakyat
YouTube Indonesia Lawyers Club
Komisi II DPR, Arteria Dahlan. 

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu enggan untuk dikoreksi.

Hal itu membuatnya bertanya-tanya karena KPK berjalan dengan menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang notabene adalah uang rakyat.

Anggota Komisi II DPR itu menyampaikan pendangannya saat hadir, di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang di tvOne.

Sebut Revisi UU KPK Tak Cabut Aturan yang Lama, Arteria Dahlan: Pasal Mana yang Dinilai Pelemahan?

Acara tersebut diunggah di channel YouTube Indonesia Lawyers Club dengan judul 'TAJAM! Arteria Dahlan Kritik Habis-habisan KPK di ILC' yang tayang pada Selasa (10/9/2019).

Pada acara tersebut, Arteria Dahlan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang KPK, merupakan langkah untuk menegaskan posisi lembaga penegak hukum tersebut.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, menolak saat DPR disebut melakukan revisi UU KPK secara diam-diam dan dalam waktu yang cepat.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, sebut KPK tidak penah mau mendapat koreksi dari masyrakat. (YouTube Indonesia Lawyers Club)

"Di UU baru ini kita lakukan penguatan dan penegasan sistem kelembagaan. Apa itu? KPK merupakan lembaga penegak hukum, pembantu presiden di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Arteria Dahlan.

Baginya dan DPR penegasan posisi KPK bukanlah hal yang salah untuk dilakukan.

Hal itu pun dianggap sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Arteria Dahlan juga membacakan potongan pasal mengenai kewenangan KPK.

Di ILC, Fahri Hamzah Ungkap Kecewa pada Kelakuan Media: KPK Jangan Dibiarkan Dijadikan Publik Hero

"Bahkan kalau kita bicarakan lagi, ini berkat teman-teman di DPR, bahasanya coba kita perhalus 'KPK merupakan lembaga pemerintah pusat yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen'," ucap Arteria Dahlan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved