Revisi UU KPK

Sebut Revisi UU KPK Tak Cabut Aturan yang Lama, Arteria Dahlan: Pasal Mana yang Dinilai Pelemahan?

Arteria Dahlan melakukan kritik keras pada KPK. Ia menyebut KPK tidak perlu takut dengan revisi UU bila tidak lakukan penangkapan secara sembarangan.

Sebut Revisi UU KPK Tak Cabut Aturan yang Lama, Arteria Dahlan: Pasal Mana yang Dinilai Pelemahan?
YouTube Indonesia Lawyers Club
Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan lakukan kritik keras pada KPK. 

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan menegaskan bahwa dalam revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak ada pasal lama yang dicabut.

Arteria Dahlan juga menyebut dari 33 pasal tambahan pada UU KPK, tidak ada unsur yang melemahkan lembaga tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memberikan penjelasan tersebut pada acara Indonesia Lawyers Club yang tayang di tvOne.

Tolak Dikatakan DPR Revisi UU KPK Gelap-gelap, Arteria Dahlan Jelaskan Periode Pembahasan

Acara tersebut juga diunggah di channel YouTube Indonesia Lawyers Club dengan judul 'TAJAM! Arteria Dahlan Kritik Habis-habisan KPK di ILC' yang tayang pada Selasa (10/9/2019).

Pada acara tersebut Arteria Dahlan mengatakan bawah DPR melakukan revisi, dengan menambahakan 33 pasal pada UU KPK.

Bahkan ia mengaku bisa membuktikan pasal-pasal yang ditambahkan pada UU KPK, tidak akan melemahkan pihak KPK.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, menolak saat DPR disebut melakukan revisi UU KPK secara diam-diam dan dalam waktu yang cepat.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, sebut tidak ada pasal lama di UU KPK yang dicabut. DPR hanya melakukan penyempurnaan dengan menambahkan beberapa pasal pada UU KPK. (YouTube Indonesia Lawyers Club)

"Ada 33 pasal Pak Karni, coba sebutkan, saya bisa jelaskan satu-satu, pasal yang mana sih yang dinilai itu untuk melakukan pelemahan? Apa sudah baca?," uajr Arteria Dahlan.

Bahkan Arteria Dahlan juga memberikan kritik keras pada pihak KPK.

Ia menyebut cara kerja KPK yang sembarangan melakukan penangkapan, akan melemahkan lembaga tersebut setelah munculnya pasal tambahan.

"Nah kemudian, saya ingin sampaikan lagi pak, kalau KPK itu orientasinya sembarang tangkap, sembarang menahan orang, kemudian sembrang OTT. Tidak boleh terkoreksi, tidak boleh tersentuh dan harus benar, mungkin kehadiran undang-undang ini akan menganggu," ujar Arteria Dahlan.

Hadir di ILC soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Bandingkan Jumlah Ongkos Milik Presiden dengan KPK

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved