Revisi UU KPK

Tolak Dikatakan DPR Revisi UU KPK Gelap-gelap, Arteria Dahlan Jelaskan Periode Pembahasan

Arteria Dahlan menolak saat DPR disebut diam-diam saat melakukan revisi pada UU KPK. Sebut semua proses sudah dilakukan dari 2015

Tolak Dikatakan DPR Revisi UU KPK Gelap-gelap, Arteria Dahlan Jelaskan Periode Pembahasan
YouTube Indonesia Lawyers Club
Komisi II DPR, Arteria Dahlan yang menolak keras saat disebut lakukan revisi UU KPK secara diam-diam.

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan membantah pernyataan bahwa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasa Korupsi (UU KPK) dilakukan secara gelap-gelapan.

Politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) ini menjelaskan urutan dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

Arteria Dahlan menjelaskan hal tersebut saat diundang di acara Indonesia Lawyers Club yang diunggah di channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (10/9/2019).

Hadir di ILC soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Bandingkan Jumlah Ongkos Milik Presiden dengan KPK

Arteria Dahlan menyebut, proses revisi pada UU KPK sudah dilakukan sejak 2015.

"Pembahasan terkait dengan revisi ini sudah melembaga itu mulai 2015 pak. Kemudian di 2017 masuk ke proleknas, dibahas, hampir final," jelas Arteria Dahlan.

Tapi UU KPK yang sudah final tersebut ditunda oleh pihak DPR, dengan alasan yang tidak disebutkan Arteria Dahlan.

"Hebatnya DPR melihat bagaimana arif dan bijasana kita sepakati untuk menunda, bukan menghentikan, bukan membatalkan," ujar Arteria Dahlan.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, menolak saat DPR disebut melakukan revisi UU KPK secara diam-diam dan dalam waktu yang cepat.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, menolak saat DPR disebut melakukan revisi UU KPK secara diam-diam dan dalam waktu yang cepat. (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Walau sudah ditunda untuk disahkan, pada akhir periode di DPR, UU KPK tersebut kembali dibuka dan diperbincangkan.

Arteria Dahlan mengaggap hal tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena adanya evaluasi di akhir periode.

"Nah biasanya di akhir masa periode ini di setiap komisi badan, alat kelengkapan dewan melakukan evaluasi," ujar Arteria Dahlan.

"Pada saat ini kita evaluasi semua, ternyata memang ada undang-undang yang sudah masuk proleknas, yang sekiranya bisa kita ajukan untuk dilakukan revisi undang-undang, itu poinnya," tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Ananda Putri Octaviani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved