Temui Gubernur Maluku yang Nyatakan Perang, Utusan Susi Pudjiastuti: Beliau Semangat Majukan Daerah

TRIBUNWOW.COM - Utusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Gubernur Maluku Murad Ismail terkait pernyataan perang yang dilontarkan, Kamis (5/9/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (5/9/2019), di antara para utusan adalah staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Yunus Husein yang menyebut Murad Ismail semangat untuk memajukan daerahnya.

“Ya beliau semangat ya untuk memajukan Ambon, Maluku. Itu bagus ya,” ujar Yunus saat memasuki ruang kerja Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019).

Diketahui Yunus diutus Susi bersama Dirjen Tangkap M Zulficar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Agus Suherman dan Dirjen Pelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Frist Lesnussa.

• Telat 1 Jam, Gubernur Maluku Akhirnya Temui Utusan Menteri Susi Pudjiastuti setelah Nyatakan Perang

Utusan Susi itu diketuai oleh Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perabowo.

Ketika ditanya soal pesan dari Susi untuk Murad Ismail, Yunus Husein enggan menjawab dengan detail.

Yunus menyebut pertemuan itu akan membahas soal permasalahan serta kebutuhan masyarakat Maluku.

“Ya Kita mau koordinasi, kita mau lihat kebutuhan di sini apa, masalahnya apa kita mau dengar dulu makanya dibawa beberapa ada dirjen juga,” ungkap Yunus.

Yunus mengaku sudah mengenal Murad Ismail sejak lama, saat ia masih bertugas di Medan, Sumatera Utara, sehingga pertemuan itu juga menjadi kesempatan bersilaturahmi.

“Silaturahmi dengan Pak Murad ini teman lama, beliau teman lama sejak dari kasat Brimob di Medan dulu, kita sudah bertemu berkali-kali,” ujar Yunus.

• Nyatakan Perang ke Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku: Ini Daratan Punya Saya

Diketahui, para utusan Susi tiba di Kantor Gubernur Maluku sejak pukul 09.45 WIT.

Setibanya di sana, para pejabat langsung diterima dan dipersilakan masuk ke ruang kerja Gubernur Maluku.

Sebelumnya, sudah direncanakan pertemuan utusan Susi dengan Murad Ismail dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT.

Namun, para utusan Susi harus menunggu sekitar satu jam lantaran Murad Ismail harus menghadiri acara wisuda di Universitas Pattimura Ambon.

“Bapak masih hadiri acara wisuda Universitas Pattimura di Poka,” ujar staf Humas Pemprov Maluku saat ditanya wartawan.

• Hari Ini Utusan Menteri Susi Pudjiastuti Bertemu Gubernur Maluku yang Nyatakan Perang

Setelah satu jam, akhirnya Murad Ismail tiba di kantornya dan langsung menuju ke ruang kerja untuk menemui utusan Susi.

“Baru dari Wisuda Upatti,” ujar Murad Ismail sambil bergegas ke ruang kerjanya.

Pertemuan dengan utusan Susi itu berlangsung tertutup.

Murad Ismail didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Romelus Far-Far.

Awak media pun tidak diperkenankan untuk mengambil gambar.

• Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium hingga Tanggapan Mendagri

Murad Ismail Nyatakan Perang ke Menteri Susi

Diberitakan sebelumnya, Murad Ismail menyebut kebijakan Susi soal kebijakan moratorium dan zona penangkapan ikan di Maluku merugikan warganya.

Hal tersebut disampaikan Murad Ismail dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya.

Murad Ismail menjelaskan bahwa setiap bulannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Dari ekspor ikan yang berasal dari wilayah kekuasaan Murad Ismail itu, warga Maluku disebut tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Murad Ismail.

Murad Ismail menyebut kebijakan moratorium Susi ini berbeda dibanding saat uji mutu ikan tangkapan dilakukan di Maluku.

"Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” lanjutnya.

• Sebut Kebijakan yang Diberlakukan Menteri Susi Merugikan, Gubernur Maluku: Kita Perang

Murad Ismail menjelaskan ada 1.600 kapal ke laut Aru sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi.

Dari kapal-kapal tersebut, ternyata tidak ada satu pun anak buah kapal (ABK) dari Maluku yang dipekerjakan di sana.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” kata Murad Ismail.

Tak hanya itu, kebijakan zona penangkapan ikan juga disebut merugikan warga Maluku.

Pasalnya, ada aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Nelayan Maluku tidak diizinkan untuk menangkap ikan di zona tersebut padahal di sana juga tidak ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat.

• Veronica Koman Jadi Tersangka Provokator Kerusuhan Papua, Masyarakat Dinilai Bisa Takut Suarakan HAM

Menanggapi protes Murad Ismail, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela protes tersebut.

Tjahjo menyebut Murad Ismail sebagai kepala daerah memang berhak mengajukan protes jika memang kebijakan itu merugikan rakyatnya.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat."

"Ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tjahjo juga menyebut kepada daerah memiliki diskresi atau kebebasan memutuskan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang merugikan daerahnya.

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," pungkasnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: