Hari Ini Utusan Menteri Susi Pudjiastuti Bertemu Gubernur Maluku yang Nyatakan Perang

TRIBUNWOW.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengirim utusan ke Maluku untuk menemui Gubernur Maluku Murad Ismail pada Kamis (5/9/2019).

Tindakan Susi untuk mengirim utusannya itu terkait dengan ucapan Murad Ismail yang menyatakan perang terhadap dirinya.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (5/9/2019), hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-Far.

"Besok (Kamis) tim dari KKP akan bertemu gubernur," ujar Romelus sebelum meninggalkan kantor Gubernur Maluku, Rabu (4/9/2019).

Romelus menyebut tim kiriman Susi yang akan menemui Murad Ismail terdiri dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap.

• Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium hingga Tanggapan Mendagri

“Yang datang Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap untuk membahas terkait pernyataan gubernur,” ungkap Romelus.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas pernyataan Murad Ismail yang memprotes kebijakan Susi.

Di antaranya adalah kebijakan moratorium yang disebut merugikan dan tidak memberi keuntungan apa pun pada rakyat Maluku.

Diberitakan sebelumnya, Murad Ismail menyebut kebijakan Susi soal kebijakan moratorium dan zona penangkapan ikan di Maluku merugikan warganya.

Hal tersebut disampaikan Murad Ismail dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

• Nyatakan Perang ke Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku: Ini Daratan Punya Saya

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya.

Murad Ismail menjelaskan bahwa setiap bulannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Dari ekspor ikan yang berasal dari wilayah kekuasaan Murad Ismail itu, warga Maluku disebut tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Murad Ismail.

Murad Ismail menyebut kebijakan moratorium Susi ini berbeda dibanding saat uji mutu ikan tangkapan dilakukan di Maluku.