Breaking News:

Pidato Jokowi

Jokowi Tekankan untuk Bongkar Peraturan yang Rugikan Publik: Tak Bisa Biarkan yang Menakut-nakuti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan untuk menghapus regulasi atau peraturan di masyarakat yang tak perlu.

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Lailatun Niqmah
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara Sidang Tahunan MPR tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan untuk menghapus regulasi atau peraturan di masyarakat yang tak perlu.

Diketahui hal itu diungkapkan oleh Jokowi saat memberikan pidato pada Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip TribunWow.com dari rilis yang diterima.

Jokowi menyebutkan saat ini pemerintah harus menyerderhanakan proses berorientasi.

Hal ini diinginkan Jokowi agar mencapai lompatan kemajuan.

“Kita harus terus melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan. Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana,” kata Jokowi.

Jokowi lantas meminta kepada pemerintah, jajaran seperti DPR, DPD, MPR dan lainnya agar tidak membiarkan regulasi yang menghambat inovasi.

“Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, yang menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar, dibongkar sampai ke akar-akarnya," paparnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. (Tribunnews/Jeprima)

Reaksi Fadli Zon saat Jokowi Sindir Wakil Rakyat Suka Jalan-jalan ke Luar Negeri: Ya Bagaimana?

Ia meminta agar regulasi yang tidak sesuai harus dipangkas.

"Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tumpang tindih, yang tidak konsisten antara satu dan lainnya harus diselaraskan, harus disederhanakan, harus dipangkas,” tegas mantan Wali Kota Surakarta ini.

Jokowi memberikan peringatan bahwa regulasi harusnya memberikan rasa nyaman dan bukan sebaliknya.

"Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik."

Sedangkan sebelumnya, Jokowi meminta agar pemerintah harus tanggap terhadap tantangan baru.

Contohnya seperti pemanfaatan teknologi.

"Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur," jelasnya.

Saat Jokowi Sentil Jajaran yang Doyan Jalan-jalan ke Luar Negeri, Ruang Sidang Ramai Tepuk Tangan

"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak."

"Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi," pungkasnya meninggikan suara.

Diketahui, Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pemerintah, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

Sidang tersebut sekaligus mengesahkan RAPBN menjadi APBN.

Tak hanya dihadiri pejabat negara, sidang ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Politik PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Berikut adalah 15 poin dari pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI, dikutip TribunWow.com dari rilis yang diterima:

1. Saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu.

Bahwa Indonesia, rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu.

2. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru.

Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad.

Akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan.

3. Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit.

Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi.

4. Check and balances antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju.

Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global.

4 Wisata Indonesia Ini akan Jadi Fokus Jokowi di Tahun 2020, Satu di Antaranya Destinasi di Magelang

5. Kita butuh karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa.

6. Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat.

Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama.

7. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.

8. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

9. Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan.

10. Undang-Undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-Undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar.

Undang-Undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah.

11. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas.

Cara Jokowi Yakinkan Ibu Kota Indonesia Harus Segera Dipindah: Ketimpangan akan Semakin Parah

12. Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

13. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan.

14. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air.

MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA.

15. Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY:

Tags:
Pidato JokowiMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Rekomendasi untuk Anda
ANDA MUNGKIN MENYUKAI

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved