Izin FPI
Rekam Jejak dan Sejarah Aksi FPI, Pernah Ikut Demo Ahok hingga Bangun Posko Bencana Banjir
Organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) saat ini dalam menunggu kepastian mengenai masa perpanjangan izin.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
Di tahun itu juga FPI mendatangi Balai Kota pada Desember, menuntut Gubernur Sutiyoso menutup tempat hiburan malam ditutup selama puasa.
• Kemendagri Beberkan Perkembangan Proses Perpanjangan FPI, Ada 10 Syarat Belum Dilengkapi
Lalu di tahun 2004 ribuan Laskar FPI terjun di Aceh membantu mengevakuasi korban tsunami.
FPI di tahun 2008 terlibat bentrok dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
Di tahun 2011 terlibat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah di Indonesia.
Tahun 2014 terlibat sejumlah aksi menolak menolak Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat Jakarta dilanda banjir, FPI turut serta membangun posko bantuan korban.
Pada tahun 2016 FPI terlibat dalam aksi 411 (4 November) dan 212 (2 Desember) yang menuntut Ahok dihukum terkait penistaan agama.
FPI juga disebut terlibat dalam sejumlah aksi bela islam di tahun 2017.
Dan pada tahun 2018 lalu FPI menjadi bagian dari Ijtima Ulama yang mendukung Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
• Bukan Perangi NU hingga Muhammadiyah, Pihak FPI Ungkapkan Siapa Musuh Sesungguhnya
Izin FPI di Ujung Tanduk
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019), sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).
"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi dikutip dari AP melalui VOA pada Minggu (28/7/2019).
Jokowi juga menuturkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.
"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," kata dia.
