Politisi PKB Ceritakan Pernah Dipukuli Oknum FPI pada 2008, Ini yang Diucapkan Gus Dur Waktu Itu

Kendati demikian, Maman mengatakan, diirinya masih membutuhkan FPI, meski dengan catatan.

"Kita butuh yang membawa dakwah yang ramah, kita butuh FPI yang membantu tsunami, tetapi rekam jejak di publik bagaimana ada razia bagaimana seolah-olah menempatkan diri tidak ada polisi," sarannya.

Namun, saat ditanya pendapatnya apakah FPI pantas mendapat izin atau tidak, Maman meminta ormas tersebut melakukan perubahan.

• Penjelasan Abu Janda soal Foto Habib Rizieq Dihapus FB Dibantah Jubir FPI: Kerjaan Dia Nakut-nakuti

"Kalau saya sederhana, serahkan ke Mendagri soal administrasi, tapi bagi saya alangkah indahnya kalau FPI, karena ini tugas Mendagri hari ini FPI yang punya rekam jejak di publik kekerasan hilang, lalu berikan nama baru," ujarnya.

Menanggapi pengalaman Maman, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Khilafah DPP Front Pembela Islam (FPI), Awit Mashuri lantas memberikan pembelaanya.

"Di tahun 2008 di Monas, ini mau lurusin ini kan versi Kang Maman, sebenarnya waktu itu bukan masalah Pancasila, Ahmadiyah waktu itu."

"Di mana waktu itu kita dapat info dari polisi waktu itu HKBP kita mendapat di HI di lokasi acara, padahal kita mau ada aksi masalah BBM waktu itu," kata Awit Mushari.

Awit Mushari menjelaskan, kala itu kelompok FPI tak senegaja berpapasan dengan pihak Maman di Monas.

• Juru Bicara FPI Sebut PA 212 Tak Tertarik dengan Politik Nasi Goreng dan Nasi Uduk hingga Bagi Kursi

Mereka sempat saling ejek mengejek pada pertemuan tersebut.

"Ketemulah di Monas, saling kata-kataan terjadilah ribut, sebetulnya seperti itu jadi ga usah cengeng menurut saya, namanya kata-kataan begitu kan, iya jadi enggak usah cengeng gitu, laki-laki lah wajar," lanjut Awit Mushari.

Izin FPI di Ujung Tanduk

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019), sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi dikutip dari AP melalui VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi juga menuturkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.