Pilpres 2019
Soal Peluang Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Politik: Jadi Oposisi 15 Tahun Tidak Mudah
Partai Gerindra 10 tahun jadi oposisi dan berpeluang jadi koalisi Jokowi, pengamat politik sebut Prabowo akan sulit jika 15 tahun jadi oposisi.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut Partai Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berpeluang untuk jadi koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2019), Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.
"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."
"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
• Bicarakan Kekalahan Prabowo, Faldo Maldini: Siapapun Presidennya Tak akan Ngawur Keluarkan Kebijakan
Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.
Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.
"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.
• Anggap Kekalahan Prabowo di MK Jadi Pendewasaan, Faldo Maldini: Perseteruan 01 dan 02 Tidak Abadi
Ke depannya, Hendri Satrio menyebut yang berpeluang terus bertahan menjadi oposisi pemerintah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, elektabilitas PKS cenderung meningkat ketika menjadi oposisi dibandingkan koalisi pemerintah.
"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio.
"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.
• Saksi 02 Terancam Dilaporkan Pasca-putusan MK, BPN Tak Takut: Kami Ini Sudah Biasa Dipenjara Kok
Diketahui, Prabowo secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.
