Beri Tanggapan soal Sidang MK, Ferdinand Hutahaean Sepakat soal 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

TRIBUNWOW.COM - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan mengenai sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diberitakan TribunWow.com dari Apa Kabar Indonesia Pagi seperti tampak dalam saluran YouTube Talkshow tvOne, Selasa (25/6/2019).

Ferdinand mulanya mengatakan bahwa partainya tetap mengawal perkembangan sidang di MK.

"Untuk saya pribadi, menunggu kepastian hukum ya, dari Mahkamah Konstitusi, kita tidak bisa mendahului apapun, dan Demokrat secara konsisten mengamati dan mengikuti perkembangan sidang yang berjalan di Mahkamah Konstitusi," papar Ferdinand.

Ia lantas menyoroti keterangan dari masing-masing saksi dari pihak pemohon, kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari pihak terkait Kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Kita melihat dari tim 01 dan 02 masing-masing tim punya kelebihan dan kekurangan," ujarnya.

• Arsul Sani Sebut Omongan Bambang Widjojanto soal MK Bisa Jadi Bahan Tertawaan Dunia Advokat

Menurutnya, saksi yang dihadirkan kubu 02 kurang mampu menunjukkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti yang dicetuskan di materi gugatan 02.

"Saksi 02 kalau kita melihat kemarin memang kurang mampu menunjukakn dan membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan TSM, tetapi bagi Partai Demokrat, masalah kecurangan memang ada, apakah TSM atau tidak, bagi Demokrat saat ini memang minor, tak bisa masuk kategori TSM," kata Ferdinand.

Ferdinand juga menilai saksi yang dihadirkan oleh kubu 01 juga memiliki kekurangan.

"Nah bagi saksi 01 juga, saksi yang dihadirkan ini justru membuka yang seharusnya ditutup. Contohnya pelatihan ToT (Training of Trainer) yang justru membuka beberapa hal di sana. Tetapi sebenarnya di sana tidak bisa memberikan justifikasi bahwa itu perencanaan untuk curang secara TSM," ungkapnya.

Ia kemudian menyinggung mengenai diksi 'kecurangan adalah bagian dari demokrasi' yang dicetuskan saksi kubu 02.

Diketahui diksi 'kecurangan adalah bagian dari demokrasi' dalam pelatihan atau ToT kubu 01,  yang diindikasikan oleh kubu 02 merupakan kecurangan TSM.

• Jika Prabowo Menang, Miftah Sabri Berharap 02 Tak Ajak Koalisi 01 Bergabung: Biar Demokrasi Sehat

Ferdinand merasa bahwa diksi tersebut benar adanya.

"Menurut saya itu benar, Undang-Undangnya saja sudah bicara saksi, kenapa kita bicara saksi, karena demokrasi itu pasti ada kecurangan. Kalau tidak ada kecurangan, maka Undang-Undang itu tidak perlu bicara soal saksi," katanya.

Akan tetapi ia tetap menunggu keputusan MK akankah memenangkan Prabowo atau Jokowi.

"Bagi kita tetap menunggu kepastian apa yang diputuskan MK," pungkasnya.

Lihat videonya di menit awal

Kesaksian Hairul Anas

Dikutip dari Kompas.com, di persidangan MK, saksi kubu 02 Hairul menuturkan ada materi yang menyinggung kecurangan dalam pelatihan untuk saksi yang digelar oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Hairul juga mengaku materi tersebut disampaikan Wakil Ketua TKN, Moeldoko.

"Training diadakan oleh TKN, saya diutus sebagai wakil Partai Bulan Bintang (PBB)," ujar Hairul dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019) dini hari.

Dalam pelatihan saksi itu, Hairul menyatakan mendapat beberapa materi pelatihan selama dua hari berturut-turut.

Di mana dalam slide materi pertama ada keterangan yang mengatakan bahwa kecurangan merupakan bagian dari demokrasi.

• Pernah Batasi Makan karena Komentar Body Shaming, Jessica Mila: Ada yang Nawarin Makan, Aku Marah

Ia menuturkan materi tersebut ditampilkan ketika Ketua Harian TKN Moeldoko memberikan paparannya.

Kemudian Hairul meminta materi yang dimaksud ditunjukkan dalam sidang karena materi ini masih bisa diunduh hingga sekarang.

"Saya perlu menunjukkan bahwa ada materi ini. Ini masih bisa di-download nanti saya tulis (tautannya)," kata Hairul.

Sebagai seorang caleg dari PBB, dirinya cukup kaget ketika mendengarkan dan melihat langsung materi tersebut.

Sebab ia keberatan bila kecurangan dianggap sebagai bagian dari demokrasi, akan tetapi Hairul harus mengikutinya lantaran sudah dimandatkan oleh partai.

Di materi kedua, Hairul menyatakan ada kapitalisasi kebijakan aspek pemerintah, yang menekankan bahwa pemerintah dengan status incumbent harus dimanfatkan maksimal untuk menjadi keuntungan.

Lalu Hairul bertanya-tanya terkait isi dari materi tersebut.

• Mahfud MD Nilai Hairul Anas Pintar dan Berani meski Kesaksiannya Mentah: Bisa Jadi Politikus Besar

Seperti penggunaan aparat untuk kemenangan suatu paslon tidak sesuai dengan prinsip demokrasi selama ini.

Dalam materi itu, ada pula gambar seorang tokoh, kepala daerah yang disebut mendapat dukungan logistik demi kemenangan paslon tertentu di pilpres.

Kemudian ada sebuah penjelasan soal swing voters mengajak golput.

"Saya mendapat arahan bahwa slide ini cukup perlu didalami dan disampaikan kepada majelis," pungkasnya.

Hairul mengaku apa yang ia paparkan hari ini dalam sidang dengan berat hati disampaikan.

Namun demi Pemilu bersih, jujur dan adil, dia memutuskan maju sebagai saksi dan mengemukakan seluruhnya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY