2 Pakar Hukum Satu Suara soal Kebijakan Anggaran Jokowi yang Dikeluhkan 02: Itu Keuntungan Petahana

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar juga memiliki pendapat yang sama.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Zainal saat menjadi narasumber dalam tayangan KompasTV, Selasa (18/6/2019).

Zainal menilai kebijakan tersebut menurutnya telah melalui kesepakatan pemerintah dan DPR.

"Saya melihatnya sesuai ketatanegaraan, sederhananya untuk mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya program penggajian, program DP 0 persen dan lain sebagainya, adalah program yang sudah direncanakan sedari awal dan perencanaannya itu dituangkan ke dalam konsep peraturan, dasarnya pasti adalah UU APBN," ujar Zainal.

"Yang UU APBN itu disahkan secara bersama antara pemerintah dan DPR," tambahnya.

• Viral Video Cucu Ajak Kakeknya Menari di Supermarket Sehari sebelum Operasi Malformasi Arteri

Menurutnya, justru hal itulah mengapa Jokowi harus melakukan kebijakan anggaran tersebut.

Bahkan, apabila tidak melakukan kebijakan itu, Jokowi bersalah karena melanggar undang-undang.

"Artinya ini adalah aturan yang seharusnya dijalankan. Malah bisa di balik logikanya, kalau presiden tidak menjalankan Undang-Undang APBN, malah bisa dituduh sebagai perbuatan melanggar undang-undang," jelas Zainal.

Mengenai waktu pelaksanaan kebijakan dalam masa kampanye, Zainal menilai hal itu sebagai keunggulan capres petahana.

"Sebenarnya bahan untuk digunakan di masa kampanye, ya itulah keunggulan petahana. Petahana memang punya keunggulan dia, cara untuk menjual keberhasilannya," tuturnya.

"Dan menyampaikan keberhasilan ini tentu saja tidak saat kampanye saja, sepanjang kepemerintahannya dia harus sampaikan ke publik karena ada hak publik untuk tahu," pungkasnya.

Lihat videonya:

7 Kebijakan Anggaran Pemerintah Jokowi Dikeluhkan Kubu 02

Dikutip dari Kompas.com, dalam sidang sengketa Pilpres 2019, kubu Prabowo-Sandiaga mempersoalkan 7 kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi.

Di antaranya menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri.