Arief Puyuono Ajak Masyarakat Tak Bayar Pajak, Pakar Hukum: Kalau Dia Jadi DPR, Enggak Usah Digaji

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan menanggapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono atas seruan tolak membayar pajak sebagai protes terkait hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikutip TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Asep Iwan Iriawan saat menjadi narasumber di program Prime Talk, Metro TV, seperti tampak dalam saluran YouTube metrotvnews, Kamis (16/5/2019).

Awalnya, pembawa acara Metro TV, Rory Asyari menyinggung pernyataan Arief Poyuono.

• Gagasan Tak Bayar Pajaknya Ditolak Sandiaga Uno, Arief Puyuono: Pak Sandi Ngomongnya Keadaan Normal

"Ajakan Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak, kang Asep?" Rory melempar pembahasan pada Asep.

Asep merespon cepat.

Ia menyinggung slogan pemerintah yang tertulis "orang bijak taat pajak".

"Bayar pajak itu kan gini, 'orang bijak taat pajak'. Kalau orang bijak kan bayar pajak. Kalau dia nggak bijak nggak taat kan," kata Asep.

"Sekarang gini, bayar pajak itu kewajiban. Di situ ada sanksi administrasi, sanksi pidana. Apalagi kalau mengajak bayar pajak?" sambung dia.

Karena seruan Asep tersebut, ia lantas menyebutkan agar jika Arief jadi anggota DPR, maka jangan bayar gajinya.

Hal ini dikarenakan gaji DPR pun berasal dari pajak.

"Kalau dia jadi anggota DPR, nggak usah dibayar gajinya. Duitnya dari pajak kok," tegas Asep.

Asep lantas menyinggung soal hukum pidana atas ajakan tidak membayar pajak negara.

"Ada tindak pidana perpajakan. Jangankan nggak bayar pajak, mengisi SPT salah saja kena pidana loh! Apalagi ngajak nggak bayar pajak," tegasnya.

• Reaksi Sandiaga Uno soal Ajakan Arief Puyuono untuk Tak Bayar Pajak: Negara Kita Lagi Sulit

Simak videonya mulai menit ke 27.55:

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Arief menyatakan tak akan menyerukan people power, namun akan menyerukan pembangkangan sipil.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam talkshow CNN Indonesia, Kamis (16/5/2019).

Ia mengajak pendukung kubu 02 untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

"Kita akan diam saja, kita akan melakukan bukan people power di jalanan, tetapi kita melakukan people power dengan pembangkangan sipil, ya nantinya dengan tidak membayar pajak," ujar Arief.

Arief kemudian mengatakan bahwa seruan itu sebagai bentuk tudak mengakui pemerintahan yang dihasilkan dari tidak kecurangan.

"Nanti kita menyerukan kepada seluruh Prabowo-Sandi, harus ikut dan mengajak mereka untuk tidak mengakui pemerintaha hasil pemilu pilpres 2019. Tidak usah bayar pajak, itu yang paling penting dari kita," tuturnya.

"Lha kita lihat apakah nanti pemerintah bisa berjalan dengan hampir 50 persen lebih masyarakat memilih Prabowo-Sandi tidak membayar pajak."

Arief lantas ditanya berapa banyak dukungan yang diberikan oleh internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengenai gagasan tersebut.

• Arief Puyuono: Kita Melakukan People Power dengan Pembangkangan Sipil, Tidak Membayar Pajak

"Sudah banyak ya, tapi kan saya belum ngitung, tapi dari seluruh masyarakat di daerah sangat antusias, karena masyarakat kan senang tidak bayar pajak," ungkapnya.

"Pembangkangan sipil itu adalah cara berpolitik yang sangat legal, pernah juga dilakukan oleh Mahatma Gandhi, kita enggak mau mengakui pemerintahan karena dihasilkan pemilu yang tidak sah," jelasnya.

Disebutkannya, langkah ini justru akan mengurangi tindak kerusuhan yang terjadi.

"Justru ini nanti untuk mengurangi terjadinya kerusuhan. Tapi baik kita lawan dengan diam tidak usah bayar pajak. Biar pemerintahannya sadar, biar elitnya sadar kalau pemilihan umum ini curang dan akan menghasilkan pemerintahan yang tidak kredibel," ungkapnya.

Lihat videonya di menit ke 6.16

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: