Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara, KPU: Tapi saat Rapat Rekapitulasi Justru Tak Tunjukkan Data

TRIBUNWOW.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Wahyu menilai bahwa pernyataan itu tak sejalan dengan sikap saksi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ikut rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPU.

Disampaikannya, saat rapat tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi belum pernah mengungkapkan data hasil pilpres milik mereka yang diklaim datanya sangat berbeda dengan penghitungan KPU.

• Sebut akan Kumpulkan Ahli Hukum, Prabowo: Saya akan Membuat Surat Wasiat

Wahyu kembali menilai bahwa tak baik jika membangun narasi adanya kecurangan.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," jelas Wahyu.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik."

"Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," sambungnya.

Menurutnya, saat rapat pleno rekapitulasi justru seharusnya dijadikan ajang untuk adu data terkait kepentingan hasil Pemilu 2019.

Sementara dikutip dari situs resmi KPU, hingga Rabu (15/5/2019) pukul 07.00 WIB, suara untuk real count pilpres 2019 yang masuk ke situng KPU adalah sebesar 82.35643 persen.

Dari hasil real count, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lebih unggul dari paasangan Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 56,24 persen atau dengan perolehan suara sebanyak 70.945.733.

Sementara Prabowo-Sandiaga mendapatkan 43,76 persen atau sebanyak 55.198.981 suara.

• Prabowo Mengaku Tak Ada Ambisi Pribadi Jadi Presiden: Kalau Ditanya, Saya Inginnya Istirahat

Diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019.

Hal tersebut seperti disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

• Tanggapi soal Pria yang Ancam Penggal Jokowi, Moeldoko: Jangan Perlakukan Presiden Sembarangan

Prabowo menyebutkan, dirinya sebenarnya masih menaruh harapan pada kejujuran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami masih menaruh secercah harapan. kami mengimbau insan-insan di KPU, kami mengimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu, kau yang harus memutuskan," kata Prabowo.

"Kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau meneruskan kebohongan, ketidak adilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepada mu," imbuh dia.

• Tanggapi Pernyataan Prabowo yang Tolak Hasil KPU, TKN Jokowi-Maruf: Hanya Bisa Geleng-geleng Kepala

Tanggapan TKN

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Teuku Taufiqulhadi memberi komentar terkait sikap Capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak penghitungan suara KPU.

Dikutip oleh TribunWow.com, komentar itu disampaikan Teuku melalui siaran pers kepada Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Teuku menjelaskan bahwa hasil akhir KPU nantinya, sama sekali tak bisa ditolak.

Untuk itu, dirinya lantas memberikan penilaiannya terkait pernyataan Prabowo yang akan menyatakan menolak penghitungan suara tersebut.

"Saya harus sampaikan bahwa hasil pleno KPU tentang hasil pemilu, tidak bisa ditolak oleh siapapun," ujar Teuku.

"Menolak berarti menolak hasil keputusan rakyat."

"Menolak hasil keputusan rakyat berarti sama dengan memusuhi dan mengkhianati rakyat," tambahnya.

• Prabowo akan Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, TKN Jokowi-Maruf: Seharusnya Malu pada Rakyat

Ia juga menyatakan, seharusnya pihak yang merasa ada tindak kecurangan pada pilpres bisa membuktikannya.

Menurut Teuku, tak semestinya malah meminta membentuk panitia khusus (pansus) hasil pemilu.

"Bukan meminta orang lain yang bertanggung jawab," kata Teuku.

"Seperti meminta membentuk Pansus hasil pemilu di DPR atau meminta ditolak hasil real count KPU," sambungnya.

Teuku menambahkan jika ada perselisihan pada proses pemilu, maka disarankan untuk menyelesaikannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jika ada perselisihan proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, MK (Mahkamah Konstitusi) yang akan mengadilinya," jelas Teuku.

"Tapi tidak bisa menolak keseluruhannya," tandasnya.

(TribunWow.com/Atri/Nanda)

WOW TODAY: