Jawaban Wiranto soal Tujuan Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh yang Dinilai untuk Membungkam Oposisi

"Di sisi lain, menjaga jangan sampai kebebasan ini kemudian sebebas-bebasnya, mengganggu demokrasi yang sedang kita bentuk."

"Dan berikutnya juga menjamin bahwa pemerintah enggak sewenang-wenang, menjamin pemerintah jangan sampai kemudian di cap sebagai diktator karena 'menghabisi' lawan-lawan politik," tegas dia.

Wiranto kembali menegaskan, rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh ini tidak dilakukan untuk membungkam oposisi.

"Bukan seperti itu, sama skali bukan diarahkan untuk 'menghabisi' oposisi. Tapi menjaga agar negara hukum ini tetap dapat berjalan dalam koridor hukum yang benar, yang sudah kita sepakati bersama," tandas dia.

Simak videonya mulai menit ke 10.45:

• Jawaban Wiranto saat Ditanya Pembawa Acara tvOne Apakah Stasiun TV-nya Terancam Ditutup

Wacana Wiranto Bentuk Tim Pengkaji

Diketahui sebelumnya, pernyataan Wiranto terkait pembentukan tim pengkaji ini mulanya merupakan pernyataan untuk tanggapi ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum" ujar Wiranto di hadapan media.

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

• Mengaku akan Tulis Surat ke Wiranto dan Hendropriyono, Ini yang Bakal Disampaikan Ahmad Dhani

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

"Rong-rongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanti bulan Oktober tahun ini yang masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Wiranto.