Buntut Penggeledahan Kantor KNPB di Mimika, Pihak Organisasi dan Kepolisian Saling Lempar Tudingan

Namun ia menekankan alasan utama adalah "mereka ingin memisahkan diri, sebagai kesimpulan penertiban harus dilakukan."

Sementara itu, somasi KNPB lewat Pengacara HAM Papua (PAHAM) yang dilayangkan kepada Polres Mimika, terdapat 11 pelanggaran terhadap undang-undang pidana maupun perdata yang mereka tuduhkan dilakukan polisi.

"Pendudukan ilegal masih berlangsung hingga kini (04/01/2019) bahkan aparat juga mendirikan tenda," kata Veronica Koman pengacara HAM Papua.

Alasan somasi itu dilayangkan, menurut Veronica karena dalam KUHAP tidak ada istilah pengambil-alihan.

"Penggusuran saja ada prosesnya, ini tiba-tiba polisi datang dengan asumsi bahwa KNPB makar," jelas Veronica.

• Beredar Video Polisi Bersenjata Lengkap Hancurkan Markas KKB di Pedalaman Papua

Dalam somasi itu disebutkan Kepolisian masuk tanpa menunjukkan surat tugas maupun penangkapan.

Salah satu poin dalam somasi itu menyebutkan bahwa enam orang aktivis yang sempat ditangkap di bawah tekanan untuk menandatangani surat peryataan bahwa mereka cinta 'NKRI harga mati'.

Namun, Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto mengaku belum menerima surat somasi yang dilayangkan. "Itu hanya beredar di sosial media, kami saat ini (04/01/2019) belum terima somasi," kata Agung.

Kapolres Mimika itu juga mengakui baru bisa menutup kantor KNPB setelah lima tahun berdiri di Komplek Sosial, Timika, karena Pemerintah Daerah kesulitan menertibkannya.

"Awalnya kegiatan ibadah, lalu lambat laun jadi Kantor KNPB," ujar Agung.

Kini baik personel kepolisian dan tentara serta para aktivis KNPB, masih bertahan di lokasi.

Pendeta Deserius mengatakan dia melakukan mediasi diantara pihak yang berseteru agar tidak terjadi bentrok, dan jatuh korban.

Artikel ini telah tayang di BBC dengan judul: Babak baru kisruh Papua: Kepolisian dan KNPB saling tuding atas 'pendudukan' kantor di Mimika