Soal Divestsi Saham Freeport, Said Didu: Apa pun Solusi yang Dipilih Pasti Jadi Perdebatan

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Muhammad Said Didu menanggapi kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak melalui akun Twitter @saididu pada Kamis (27/12/2018).

Menurut Said Didu, apa pun yang dipilih oleh pemerintah terkait Freeport dipastikan akan menimbulkan perdebatan.

Said Didu menyebut kontroversi terkait Freeport dikarenakan banyak variabel kebijakan yang multitafsir, dan upaya politisasi kasus tersebut.

"Seperti saya uraikan pada kultwit saya sebelumnya #simalakama bahwa keputusan apapun yang dipilih oleh pemerintah terkait freeport dipastikan akan menimbulkan kontraversi karena:

1) banyak variabel kebijakan yang multitafsir, dan 2) upaya politisasi kasus tersebut," tulis Said Didu.

• Unggah Bukti Kontrak Freeport, Rizal Ramli: RI Punya Alasan untuk Tidak Perpanjang

Said Didu mengatakan, ada tiga pilihan terkait pengambilan keputusan Freeport.

Seperti menghentikan kontrak dengan PT Freeport McMoran hingga mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

• Andi Arief Tantang Budiman Sudjatmiko Tunjukkan Bukti soal SBY Perpanjang Kontrak Freeport

"Pada kultwit #simalakama bahwa terdapat 3 pilihan freeport:

1) hentikan kontrak dengan Mc Moran AS dan ambil alih sepenuhnya,

2) ubah kontrak jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dan ambil saham langsung mayoritas,

3) ubah KK menjadi IUPK dengan pengambilan saham bertahap," ujar Said Didu.

Menurut Said Didu, pendapatnya mengenai Freeport sebagai akumulasi ketika dirinya diikutkan oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam perundingan penyelesaian Freeport tahun 2014-2015.

"Kultwit tentang freeport saya buat sebagai akumulasi pengetahuan saya selama ini terutama saat diikutkan mantan Menteri ESDM pak @sudirmansaid,

• Adu Argumen dengan Rizal Ramli soal Kontrak Freeport, Mahfud MD: Masalahnya Tak Semudah Itu

dalam perundingan penyelesaian freeport tahun 2014-2015 yang mencapai puncaknya saat terjadinya kasus #papamintasaham," imbuh Said Didu.

Lebih lanjut, Said Didu mengatakan bahwa keputusan apa pun yang diambil menjadi gorengan politik.