Rencana Pengadaan KRL Premium Batal, KCI Janji Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik

Dikutip dari Kompas.com, kemudian Komunitas Jakarta by Train melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam surat tersebut, mereka mempertanyakan apakah rencana tersebut telah didiskusikan secara matang dengan stakeholder terkait.

Setelah itu, bagaimana cara membedakan penumpang premium dengan penumpang reguler.

Dan yang terakhir, dampaknya bagi perjalanan kereta reguler yang mereka khawatirkan akan bernasib sama seperti nasib relasi Duri-Tangerang yang harus dikorbankan demi adanya KA Bandara.

"Pengoperasian kereta bandara telah berdampak pada pengurangan jadwal perjalanan kereta commuter. Tidakkah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah?" tanya perwakilan Jakarta by Train dalam surat tersebut.

• Andi Arief Tantang Budiman Sudjatmiko Tunjukkan Bukti soal SBY Perpanjang Kontrak Freeport

Petisi untuk membatalkan pengadaan KRL Premium juga dibuat pekan lalu di situs web change.org, dengan sebanyak 695 pendukung memberikan suara.

Menurut salah satu pendukung, Agung Rizkianto, transportasi umum memang seharusnya tidak ada pembagian kelas.

"Dulu Pak Jonan menyetarakan tarif dan layanan KRL karena beliau merasa seharusnya transportasi umum tidak ada pembagian kelas," tulisnya.

Sebelumnya, YLKI juga telah menyuarakan ketidaksetujuannya terkait rencana pengadaan KRL Premium tersebut pada Sabtu (22/12/2018).

"Jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan," ujar Tulus melalui sebuah keterangan tertulis, dikutip dari Kompas.com.

Namun Tulus juga mengingatkan supaya iklan yang dipasang sesuai dengan aturan.

• 10 Inspirasi Ucapan Natal Paling Pas untuk Dikirim ke Saudara dan Kerabat Melalui Whatsapp

Selain itu, seharusnya PT KAI serta PT KCI membenahi layanan yang sudah ada daripada menambahkan layanan baru dengan kelas yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, melalui perbaikan infrastruktur serta penambahan rangkaian, jarak antarkereta akan menjadi lebih singkat dan waktu tempuh juga akan lebih tepat.

Awalnya, pihak YLKI menduga rencana ini dibuat PT KAI dikarenakan adanya tekanan dari pemerintah dalam bidang finansial karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

"Dana PSO (public service obligation) terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO (infrastructure maintenance operation) yang belum dibayar pemerintah, sehingga PT KAI berupaya atau diminta menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium," terang Tulus. (TribunWow.com/Laila Zakiyya)