Rencana Pengadaan KRL Premium Batal, KCI Janji Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik

TRIBUNWOW.COM - Setelah berencana menguji coba KRL Premium pada pertengahan 2019 nanti, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut melalui sebuah keterangan tertulis pada Minggu (23/12/2018), dilansir TribunWow.com dari Kompas.com.

"Dari hasil tersebut, PT KCI memutuskan untuk membatalkan rencana pengoperasian KRL Premium," ujar Eva Chairunnisa, Vice President (VP) Komunikasi Perusahaan PT KCI.

Berdasarkan keterangan Eva, pihaknya akan mengoptimalkan serta meningkatkan pelayanan dalam bentuk satu kelas layanan yang telah berjalan sekitar lima tahun terakhir.

"KCI selanjutnya akan melakukan berbagai inovasi untuk tetap memberikan pelayanan yang semakin baik," kata Eva.

• PT KCI Segera Uji Cobakan KRL Premium pada Pertengahan Januari 2019 Mendatang

Pihak PT KCI membatalkan rencana tersebut setalah melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak.

Pembatalan tersebut diapresiasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Menurut Tulus Abadi, Ketua YLKI, pembatalan itu merupakan sebuah bukti bahwa PT KCI mendengar aspirasi masyarakat.

"YLKI memberikan apresiasi atas pembatalan tersebut. Itu artinya manajemen KAI/KCI masih mendengarkan aspirasi publik," ujar Tulus dalam keterangan tertulis tersebut.

Diakui Tulus, YLKI mendukung upaya PT KCI dalam memberikan layanan yang bersifat prima dan universal, dan baginya dengan mengoperasikan KRL Premium bukan termasuk dalam bentuk pelayanan universal, tetapi justru diskriminatif.

"Adanya pembedaan kelas KRL, yang tidak dikenal dalam manajemen KRL di dunia mana pun," kata Tulus.

• Bukan Rupiah, Warga Magelang Gunakan Mata Uang Ini sebagai Alat Tukar di Pasar Kebon Watu Gede

Berdarkan keterangan Tulus, layanan yang universal diharap mampu membuat pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan KRL sehingga dapat mengurangi kemacetan serta polusi udara.

Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah untuk tidak membebani PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan proyek infrastruktur yang nyatanya tidak sejalan dengan business plan PT KAI.

"Agar pelayanan PT KAI kepada konsumen tidak terganggu dan tidak mengalami downgrade akibat terganggunya financial cash flow perusahaan," ucap Tulus, dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, rencana pengadaan KRL Premium sempat menimbulkan banyak penolakan masyarakat terhadap wacana tersebut.

Penolakan bermula sejak tiga pekan lalu, kala rencana pengadaan kursi KRL Premium terungkap di situs web PT KCI.

• Potret Erupsi Gunung Anak Krakatau dari Udara, Statusnya kini Waspada Level II

Dikutip dari Kompas.com, kemudian Komunitas Jakarta by Train melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam surat tersebut, mereka mempertanyakan apakah rencana tersebut telah didiskusikan secara matang dengan stakeholder terkait.

Setelah itu, bagaimana cara membedakan penumpang premium dengan penumpang reguler.

Dan yang terakhir, dampaknya bagi perjalanan kereta reguler yang mereka khawatirkan akan bernasib sama seperti nasib relasi Duri-Tangerang yang harus dikorbankan demi adanya KA Bandara.

"Pengoperasian kereta bandara telah berdampak pada pengurangan jadwal perjalanan kereta commuter. Tidakkah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah?" tanya perwakilan Jakarta by Train dalam surat tersebut.

• Andi Arief Tantang Budiman Sudjatmiko Tunjukkan Bukti soal SBY Perpanjang Kontrak Freeport

Petisi untuk membatalkan pengadaan KRL Premium juga dibuat pekan lalu di situs web change.org, dengan sebanyak 695 pendukung memberikan suara.

Menurut salah satu pendukung, Agung Rizkianto, transportasi umum memang seharusnya tidak ada pembagian kelas.

"Dulu Pak Jonan menyetarakan tarif dan layanan KRL karena beliau merasa seharusnya transportasi umum tidak ada pembagian kelas," tulisnya.

Sebelumnya, YLKI juga telah menyuarakan ketidaksetujuannya terkait rencana pengadaan KRL Premium tersebut pada Sabtu (22/12/2018).

"Jika alasan PT KAI ingin menambah revenue di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan," ujar Tulus melalui sebuah keterangan tertulis, dikutip dari Kompas.com.

Namun Tulus juga mengingatkan supaya iklan yang dipasang sesuai dengan aturan.

• 10 Inspirasi Ucapan Natal Paling Pas untuk Dikirim ke Saudara dan Kerabat Melalui Whatsapp

Selain itu, seharusnya PT KAI serta PT KCI membenahi layanan yang sudah ada daripada menambahkan layanan baru dengan kelas yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, melalui perbaikan infrastruktur serta penambahan rangkaian, jarak antarkereta akan menjadi lebih singkat dan waktu tempuh juga akan lebih tepat.

Awalnya, pihak YLKI menduga rencana ini dibuat PT KAI dikarenakan adanya tekanan dari pemerintah dalam bidang finansial karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

"Dana PSO (public service obligation) terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO (infrastructure maintenance operation) yang belum dibayar pemerintah, sehingga PT KAI berupaya atau diminta menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium," terang Tulus. (TribunWow.com/Laila Zakiyya)