4 Pokok Bahasan Negosiasi antara Pemerintah dengan Freeport,10 Persen Harus Jadi Milik Pemda Papua

Seluruh elemen transaksi divestasi 51 persen telah diselesaikan pembayarannya sehingga PT. Freeport Indonesia sudah dimiliki kembali oleh Republik Indonesia.

• Jokowi Sebut Uang Divestasi Saham Freeport Sudah Ada: Saya Minta sebelum Akhir 2018 Semua Rampung

"Sumbangan penerimaan perpajakan dan PNBP untuk negara akan lebih besar dibanding pada masa kontrak karya. Dan Freeport akan membangun smelter dalam waktu 5 tahun," tulis Sri Mulyani

Menteri Keuangan RI tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden mengharapkan PT Freeport Indonesia akan terus dapat dikelola secara profesional, baik dan bertanggung-jawab untuk semaksimal mungkin kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk bangsa dan negara Indonesia.

"Presiden mengharapkan PT Freeport Indonesia akan terus dapat dikelola secara profesional, baik dan bertanggung-jawab untuk semaksimal mungkin kemakmuran rakyat. Itu tanggung jawab kami semua untuk bangsa dan negara Indonesia," tutup Sri Mulyani dalam caption tersebut.

Dikutip dari Tribunnews.com, sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan tahapan pengambilan saham PT Freeport Indonesia, sebesar 51 persen.

"Saya minta semua tahapan proses divestasi bisa diselesaikan dan sudah final sebelum akhir 2018, semuanya rampung," papar Jokowi dalam rapat terbatas terkait divestasi Freeport Indonesia di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

• Jokowi: 51,2 Persen Saham Freeport Sudah Beralih ke Inalum dan Telah Dibayar Lunas

Menurut Jokowi, proses divestasi Freeport merupakan sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu pertiwi.

"Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," kata Jokowi.

Untuk mencapai keinginan tersebut, Jokowi pun meminta laporan terkini dari jajaran menteri kabinet, tahapan apa saja yang belum diselesaikan.

"Saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan, seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing," ungkap Jokowi.

"Kemudian isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK, kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan kabupatan Mimika dan juga terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi," tambahnya.

• Resmikan Ruas Tol Trans Jawa, Jokowi: Sejak Hari Ini Jakarta-Surabaya Sudah Tersambung

 (TribunWow/ Rinjani Alam)