Pemilu 2019
PKS Janji Hapus Pajak Motor, JK dan Anggota DPRD DKI Sebut Pajak Motor Beri Pemasukan Besar ke Pemda
Jusuf Kalla dan Anggota DPRD DKI tanggapi janji PKS untuk Hapus Pajak Motor. Padahal Penghasilan Terbesar Pemda dari biaya pajak motor
Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak motor, mendapatkan komentar dari berbagai kalangan.
Komentar tersebut muncul dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Santoso.
Dikutip dari Kompas.com, JK mengungkapkan bahwa hampir 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak kendaraan bermotor.
Bahkan JK menjelaskan bahwa ada daerah yang pajak kendaraan bermotornya menyumbangkan sebesar 60-70 persen PAD.
"Lebih dari 50 persen penghasilan daerah itu dari pajak kendaraan itu khususnya provinsi ya. Itu ada daerah malah 60-70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau itu dihapuskan bayangin itu pemda itu bagaimana," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
• Erick Thohir Sebut Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Tak Bisa Direalisasikan
Pajak motor juga kerap kali digunakan untuk sumber dana perawatan jalan dan pembangunan fasilitas penunjang jalan, seperti flyover di daerah-daerah.
JK juga mempertanyakan, jika nantinya pajak motor dihapuskan, bagaimana cara membangun fasilitas di daerah.
Menurut JK, rencana yang ingin diwujudkan oleh PKS adalah suatu hal yang tidak realistis.
"Makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin fly over, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini. Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah," lanjut dia.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Santoso, anggota DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan.
Santoso secara tegas mengungkapkan bahwa rencana tersebut tidak tepat dan tidak bisa diberlakukan.
Hasil dari pajak kendaraan bermotor saat ini masih menjadi andalan bagi PAD DKI Jakarta.
"Masak dihapus? Enggak bisa dong, enggak tepat," ujar Santoso, Jumat (23/11/2018), dikutip dari Tribunnews.com.
• Tak Sepaham dengan PKS, Fahri Hamzah Tepis Semua Alasan Terkait Janji RUU Pembebasan Pajak Motor
Pajak dari kendaraan bermotor, dapat mencapai Rp 10 Triliun per tahun mulai dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga pajak balik nama.
"Bisa sampai 10 Triliun dari BBNKB, pajak kendaraan dan balik nama," ucap Santoso.
