Tak Sepaham dengan PKS, Fahri Hamzah Tepis Semua Alasan Terkait Janji RUU Pembebasan Pajak Motor

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah, menepis semua alasan yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Pancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor.

Diketahui sebelumnya, PKS memperjuangkan pembebasan pajak motor dan penetapan SIM seumur hidup untuk mensejahterakan rakyat.

PKS mengungkapkan, hal tersebut sebagai janji konkrit yang akan dilaksanakan jika PKS memenangkan Pemilu 2019 mendatang.

Berbagai alasan yang pro rakyat juga diberikan oleh PKS untuk meraih tingkat kepercayan rakyat.

Semua alasan yang dijelaskan oleh PKS kemudian ditepis oleh Fahri Hamzah melalui kicauan di akun twitter resminya @Fahrihamzah Selasa (27/11/2018).

• Alasan PKS Perjuangkan RUU Pembebasan Pajak Motor, Pro Rakyat hingga Tak Ganggu Keuangan APBD

"Iseng2 pagi ini saya melengkapi pernyataan saya soal #PajakMotorDanSIM . Ada Tim Sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu."  kicau Fahri memulai pembahasan.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas.

Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Fahri Hamzah lantas memberikan pemisalan berkaitan dengan penetapan pajak tersebut.

Dikatakan oleh Fahri, jika seroang tim sukses bertanya kepad individu rakyat tentang ide pencabutan pajak, maka kemungkinan besar rakyat akan menjawab akan mendukung ide tersebut.

Jawaban semacam itu muncul lantaran mereka menjawab dalam kerangka berfikir seorang individu.

• Sindir Janji PKS di Pemilu 2019, Fahri Hamzah: Harusnya Miliki Kerangka Pikir sebagai Pelayan Publik

Namun, menurut Fahri, tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir seorang pelayan publik.

Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak hanya mendasarkan pada temuan-temuan individual.

Kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasar yang digunakan untuk merumuskan temuan tersebut.

Kemudian Fahri mengungkapkan bahwa perlu adanya pengalaman dan ilmu serta perjalanan empiris mengenai kebijakan publik RI negara lain untuk digali dan dipelajari.