Tak Sepaham dengan PKS, Fahri Hamzah Tepis Semua Alasan Terkait Janji RUU Pembebasan Pajak Motor

Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.

Adanya ojek online disebutkan oleh PKS, sebagai solusi sarana transportasi publik yang efektif.

Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.

Alasan tersebut yang kemudian dijadikan salah satu acuan PKS dalam rencana penghapusan pajak sepeda motor.

Menurut Fahri Hamzah, penghapusan pajak motor tersebut justru akan mengekumulasi permasalahan kemacetan.

Ditakutkan akan over komsumsi BBM, polusi, dan kemacetan serta perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial yang akan ditanggung publik.

• Reaksi Polri terkait Janji PKS Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup jika Menang Pemilu

"Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik." tulis Fahri.

Dijelaskan oleh Fahri, pemberlakuan pajak oleh pemerintah dimaksudkan untuk membatasi volume kendaraan.

Semakin banyak kepemilikan kendaraan, maka pajak yang akan dibayarkan otomatis akan jauh lebih besar.

Jika dilakukan penghapusan pajak, maka akan berlaku hukum sebaliknya.

Secara rasional, masyarakat akan memilih untuk memiliki motor.

Satu keluarga memungkinkan untuk memiliki banyak motor jika diberlakukan pembebasn pajak.

Hal tersebut membuat volume kendaraan dijalan jauh lebih cepat bertambah.

"Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan" Tulis Fahri memberikan pemisalan.

"Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor." lanjutnya.

Fahri juga nenyoroti alasan ojek online yang diungkapkan oleh PKS.

"Mungkin niat kita juga ingin meringankan beban ojek online, tp motor semakin banyak. Pendaftar ojek online bertambah, di saat yang sama penumpang semakin sedikit karena sudah punya motor sendiri. Dr sisi ekonomi ini justru berdampak buruk pada pelaku ojek online ke depannya." tulisnya.

 (TribunWow.com/Nila Irdayatun Naziha)