Pemilu 2019
PKS Janji Hapus Pajak Motor, JK dan Anggota DPRD DKI Sebut Pajak Motor Beri Pemasukan Besar ke Pemda
Jusuf Kalla dan Anggota DPRD DKI tanggapi janji PKS untuk Hapus Pajak Motor. Padahal Penghasilan Terbesar Pemda dari biaya pajak motor
Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Di pedesaan, sepeda motor kerap digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.
Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, seperti pergi ke tempat kerja, mengangkut barang dagangan bahkan sebagai ojek online.
Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.
Adanya ojek online disebutkan oleh PKS, sebagai solusi sarana transportasi publik yang efektif.
Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.
4. Tak akan ganggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi.
Namun menurut PKS, data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD.
Dikutip dari laman resmi PKS, rencana tersebut diinformasikan melalui siaran pers Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS dengan judul "Beban Rakyat Makin Berat, PKS Janjikan Hapus Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup".
• Penjelasan dan Alasan PKS Cetuskan RUU Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup, Berikut Respon Tokoh
Pajak sepeda motor yang ingin dibebaskan yakni :
Pajak kendaraan bermotor (PKB),
Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB),
Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,
Biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.
(TribunWow.com/Nila Irdayatun Naziha)
