PKS Ingin Hapus Pajak Motor, Pengamat: Apakah Ada Anggapan Negara Miliki Anggaran Banyak?

TRIBUNWOW.COM - Janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih menjadi kontroversi

Janji itu yakni, jika PKS menang pada pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, dilansir TribunWow.com halaman situs PKS, pks.id.

Terkait hal tersebut, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto memberikan tanggapannnya.

"Saya enggak tahu apa yang ada didalam pikiran elite PKS. Apakah memang ada anggapan negara memiliki anggaran yang banyak,dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat," tutur Adri dilansir dari Apa Kabar Indonesia Pagi, TV One, Sabtu, (24/11/2018).

Menurut Adri, kondisi riil negara saat ini negara dengan hutang atau defisit yang begitu besar.

• Penjelasan dan Alasan PKS Cetuskan RUU Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup, Berikut Respon Tokoh

"Kita lihat dari data tahun 2017, APBN sampai Rp 1.700 triliun tetapi belanjanya sampai Rp 2.000 triliun, ada yang kurang disitu. Ditambah pajak yang mau dipangkas seperti ini," sambungnya.

Menurut Adri, jika diberlakukan sistem penghapusan pajak motor tersebut, bisa memangkas 20 persen lebih anggaran.

"Nah, kita lihat misalnya pendapatan di DKI Jakarta, APBD 2018 Rp 66 triliun, dengan target pajak kendaraan Rp 8 triliun. Itu kalau dihapus, ada 20 persen lebih anggaran yang mau dipangkas. Lalu, pos anggaran ada yang mau dikorbankan sedangkan DKI masih banyak PR?" tutur pengamat Adri.

Sementara itu, tanggapan lain juga dilayangkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri.

Ia menuturkan, selama ini pajak motor telah berkontribusi secara baik untuk penerimaan anggaran.

Kakorlantas juga menyinggung soal SIM yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bisa berlaku seumur hidup.

• Erick Thohir hingga Polri Berikan Respon Soal Janji PKS Bebaskan Pajak Motor & SIM Seumur Hidup

"SIM ini juga tentu tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena berkaitan dengan kompetensi, karena di sana (Undang-undang) sudah mengatur bagaimana persyaratannya, administrasi, usia, ada persyaratan kesehatan," ujar Irjen Pol Refdi Andri.

"Kemudian ada lagi, harus lulus etika dan keterampilan mengemudi, ini mencerminkan, bahwa seseorang yang berhak memiliki surat ijin mengemudi, adalah orang-orang yang berkompetesi, dari surat ijin mengemudi yang diberikan dari orang per orang, adalah merupakan pengakuan dari negara terhadap kompetensi seseorang."

Lanjutnya, jika SIM berlaku seumur hidup, Irjen Pol Refdi Andri mengira tidak ada jaminan untuk pengemudi sehat, dan terampil selamanya.

"Jadi tidak ada suatu jaminan, bahwa, surat ijin mengemudi seumur hidup merupakan jaminan orang sehat seumur hidup, terampil seumur hidup, baik seumur hidup. Saya kira tidak, bahwa keselamatan adalah suatu jaminan."

"Justru itu, koridor koridor yang sudah ada, saya kira menjadi acuan," tuturnya.

• Tak Sepaham dengan PKS, Fahri Hamzah Tepis Semua Alasan Terkait Janji RUU Pembebasan Pajak Motor

Mengenai alasan PKS bahwa pembayaran pajak bermotor merepotkan masyarakat, Irjen Pol Refdi Andri menilai pemerintah telah memudahkan beragam cara agar masyarakat mau tertib membayar pajak.

"Kita sudah melakukan berbagai sistem, pembayaran pajak kendaraan bermotor, kita sudah membuka samsat online, kemudian drive thru, ada samsat keliling, ada pengawasan-pengawasan yang lebih baik lagi."

Diberitakan sebelumnya, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika mennag pada pemilu 2019.

Lanjutnya, pajak sepeda motor yang akan dihapus PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Serta biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Yang dimaksud PKS dengan pemberlakuakn SIM seumur hidup adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

• Baim-Paula Unggah Video Pernikahan, Banjir Doa Para Sahabat dari Ayu Ting Ting hingga Ardi Bakrie

Ada empat alasan PKS mencetuskan dua janji kampanye ini.

1. Mengurangi beban rakyat kecil

Yang pertama, kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat lantaran data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat.

Menurut PKS, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan mengurangi beban rakyat kecil karena kendaraan bermotor sebagian besar dimiliki rakyat kecil.

Kebijakan penghapusan pajak roda dua ini adalah bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor.

Ketika pengguna roda empat, mobil dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun pertahun, wajar jika pengguna motor/roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.

Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid, menuturkan bahwa konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal.

"Pertumbuhan ekonomi kita 56% disumbang oleh konsumsi masyarakat, sekarang konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal."

"Penghapusan Pajak sepeda motor merupakan keberpihakan PKS kepada kelompk lemah, melalui kebijakan ini kita akan meringankan beban mereka," tutupnya.

2. Menyingkat waktu

Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

3. Sepeda motor digunakan berbagai kegiatan

Sepeda motor adalah juga alat produksi masyarakat baik pedesaan dan perkotaan.

PKS menuturkan sepeda motor menjadi kendaraan yang banyak digunakan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Apalagi, sepeda motor telah digunakan menjadi sarana trasnportasi ojek online yang efektif.

• PKS Janji Perjuangkan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, Fahri Hamzah: Enggak Ada Risetnya Itu

4. Tak akan ganggu Anggaan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi.

Namun menurut PKS, data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD.

Kemudian mengenai pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS menilai pembaruan SIM setiap 5 tahun merepotkan.

Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan masyarakat mengurus SIM juga lebih hemat, seperti di sejumlah negara yang telah menerapkannya.

Namun pencetusan ini mendapat respon beragam dari beberapa tokoh, seperti Erick Thohir hingga Polri. (*)