Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Fadli Zon: Bagi Saya Menggelikan dan Ironis

Selain itu, baru 3,79 juta pelaku UMKM, atau sekitar 6,4 persen saja, yg telah terhubung ke e-commerce.

18) Ini kan memprihatinkan. Mestinya persoalan-persoalan inilah yg dipecahkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekspor.

19) Kan menggelikan, di mana-mana Presiden bicara ttg era Revolusi Industri 4.0, namun infrastruktur vital ekosistem digitalnya mau diserahkan pd asing, dan pasar UMKM-nya mau dibuka kepada asing.

Bagi saya, itu sangat ironis.

20) Tanpa bantuan pemerintahpun UMKM kita sebenarnya sudah tumbuh dgn baik.

Kontribusinya bagi PDB jg besar.

Itu sebabnya, jika pemerintah tak bisa membantu UMKM, setidaknya mereka jangan sampai merugikan pelaku ekonomi rakyat dgn kebijakan-kebijakan kontraproduktif," tulis Fadli Zon.

Diberitakan Tribunnews.com, Pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan Jumat, (16/11/2018) lalu.

Tiga paket kebijakan tersebut di antaranya, perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmi Nasution mengungkapkan bahwa tax holiday dan DNI akan berlaku mulai pekan depan, sedangkan DHE SDA akan berlaku mulai 1 Januari 2019.

"Kalau berlakunya memang begini untuk perluasan tax holiday fasilitas pajak akan segera berlaku dalam seminggu. Kemudian untuk DNI juga akhir minggu depan berlaku,".

"Untuk DHE setelah berunding dengan BI (Bank Indonesia). Itu aturannya paling lambat setelah ekspor dilakukan efektifnya berlaku Desember. Kita sepakat dengan Bank Indonesia 1 Januari saja lah 2019 efektif dia berlaku," terang Darmi.

Dalam peluncuran itu, Darmi Nasution didampingi oleh sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Nurhaida.

Berikut ini tiga pokok penting dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI :

1. Pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan.
3. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.
4. Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

 (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)