Kabar Tokoh
Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Fadli Zon: Bagi Saya Menggelikan dan Ironis
Fadli Zon mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI sangat berbahaya. Lantaran membolehkan modal asing masuk ke usaha yang selama ini digeluti UMKM.
Penulis: Laila N
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon turut menanggapi soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @fadlizon yang diunggah pada Rabu (21/11/2018).
Fadli Zon mengatakan apabila Paket Kebijakan Ekonomi XVI sangat berbahaya.
Lantaran membolehkan modal asing masuk ke bidang usaha yang selama ini digeluti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Fadli Zon pun menilai keputusan pemerintah terlalu terburu-buru.
Baginya, kebijakan itu sangat ironis, di tengah kampanye Revolusi Industri 4.0 yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah.
"1) Dikeluarkannya 54 bidang usaha dari daftar DNI (Daftar Negatif Investasi) oleh Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI sgt berbahaya krn memperbolehkan modal asing masuk ke bidang-bidang usaha yg selama ini digeluti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
• Ridwan Kamil Cari Milenial untuk jadi CEO Program Pemprov Jabar 1 Village 1 Company, Ini Syaratnya
2) Sy menilai Pemerintah ‘grusa-grusu’ dlm merilis kebijakan.
Mereka tak melakukan studi dan analisis yg mendalam atas bidang usaha yg hendak dideregulasi. Dan itu buruk sekali.
3) Misalnya, pembukaan jasa interkoneksi internet (NAP) bagi asing, ini kan berbahaya.
Kedaulatan itu bukan hanya bermatra darat, laut dan udara, tapi juga digital.
4) Merujuk pernyataan sejumlah perkumpulan profesional telekomunikasi, NAP itu merupakan batas teritorial digital, alias cyber border.
Jika bisnis ini bisa 100 persen dimiliki asing, ini sama saja dgn menyerahkan batas kedaulatan kita untuk dikelola orang asing.
5) Jadi, alih-alih merealisasikan janji kampanye melakukan buyback Indosat, Presiden @jokowi kini malah potensial sedang menyerahkan kedaulatan telekomunikasi kita kepada asing!
6) Selain itu, seharusnya sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Pemerintah sebaiknya mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, apkh berjalan atau tdk, lalu apa dampaknya bagi perekonomian, positif ataukah negatif.
7) Tapi kita tak pernah mendengar pemerintah melakukannya. Secara kuantitas, kebijakan deregulasi pemerintahan Presiden @jokowi ini ajaib.
Bayangkan, dlm tiga tahun terakhir pemerintah telah merilis 16 paket kebijakan deregulasi.
