Fadli Zon: Tanpa Amnesti Data, Kebijakan Pangan Gampang Sekali Dimanipulasi

10) Data kita kacau dan berbeda antara satu instansi dgn instansi lainnya. Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian.

11) Pada Januari lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu impor beras. Ini kan tdk nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor?

12) Jika datanya saja tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yg tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.

13) Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tsb, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif.

14) Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau “data amnesty”.

15) Kebijakan ini mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Krn penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini perlu diatur.

16) Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yg ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yg benar dibantu brbgai lembaga dan kementerian.

17) Sesudah kita punya data baru, siapapun yg melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.

18) Menurut sy, amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian. Tanpa ada amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi.

• Kritik Fadli Zon atas Pertemuan IMF, soal Manfaat hingga Anggap Pidato Jokowi Tak Menunjukkan Wibawa

19) Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sbg Ketum @hkti sy ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan ttg pentingnya ‘data amnesty’ untuk memperbaiki kebijakan pangan kita. Selamat #HaripanganSedunia2018," tulisnya.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)