Sindir Konflik PKS, Fahri Hamzah: Semua Diperlakukan sebagai Anak, Keinginan Pemimpin Mutlak
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Fahri Hamzah kembali menyindir soal konflik yang ada di tubuh partainya tersebut.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Bagi yang belajar ilmu organisasi tidak ada yg luar biasa dari #KonflikPKS ini. Trend kelembagaan PKS sekarang yang semakin sentralistik dan feodal dapat dilacak dari kebijakan sehari-hati mulai surat pengunduran diri caleg sampai sumpah setia bermaterai RP.6000.
Sementara itu, kader tidak boleh kritis mengajukan pertanyaan dan orang2 tertentu dilarang bersentuhan dengan kader kebanyakan.
Suasana kecurigaan tinggi dan kader dibagi menjadi orang sana dan orang sini. Lalu mereka didatangi dan diinterogasi untuk memilih.
Bagi yang memahami kuktur negara modern dan demokrasi, tentu semua ini adalah kuktur yang sudah kita tinggalkan. Parpol Salam UU pun telah kita demokratisasi. Tapi, masih saja ada parpol yang dikuasai dengan sistem kepemilikan. Sehingga prinsip “equality” hilang.
Bagi generasi baru di PKS, gejala ini mudah dipahami karena mereka mereka tumbuh dengan iklim demokrasi dalam negara. Memang Ada sedikit lapis generasi yang sulit memahami demokrasi kerena mereka terbebani masa lalu. Inilah kelompok resistensi yg berkuasa kini," tulis Fahri Hamzah.
• Survei SMRC Menangkan Jokowi, PKS: Apakah Masih Ingat Hasil Survei Terjungkal?
Sementara itu, diberitakan sebelumnya, konflik dalam tubuh PKS juga terlihat pada DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di Bali.
Pengurus DPW di Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari kepengurusan maupun kader partai, Jumat (28/9/2018).
Mereka beramai-ramai mendatangi kantor PKS di Jalan Tukad Ho, Renon, Kota Denpasar, Bali, sambil membentangkan spanduk bertuliskan
"Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali Mengundurkan Diri".
Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono mengatakan, hari ini secara serentak seluruh pengurus dan kader PKS mengundurkan diri karena kecewa terhadap keputusan DPP PKS yang dinilai tidak demokratis dalam menentukan mekanisme penggantian kepengurusan.
"Kisruh yang terjadi di dalam tubuh PKS bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada 27 September 2018 yang dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan Pemilu 2019," ujar Mudjiono yang dikutip dari Kompas.com.
Menurut Mudjiono, kekecewaan mereka terangkum dalam empat alasan untuk mengundurkan diri yang disampaikan dalam pernyataan sikap.
• 10 Relawan PKS Alami Kecelakaan saat Hendak ke Palu, Tidak Ada Korban Jiwa
Pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
Kedua, DPP PKS antidemokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan.
