Partai Gerindra Minta Bansos Dilabeli 'Uang Rakyat'

TRIBUNWOW.COM - Peningkatan bantuan sosial (bansos) yang mengalami peningkatan signifikan menuai komentar dari Partai Gerindra.

Hal disampaikan ketika Rapat Pandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Partai berlambang kepala garuda ini meminta agar penyaluran dana bansos dilakukan hati-hati serta perlu ditegaskan bahwa itu merupakan uang rakyat.

"Peningkatan (bansos) signifikan terjadi saat memasuki tahun politik, yaitu tahun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

• Rizal Ramli Sarankan Rakyat Tidak Memilih Capres-Cawapres yang Memiliki Program New Liberalisme

Gerindra memberi catatan setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako dan subsidi diberikan label uang dari rakyat dan diberikan kepada rakyat, bukan uang Sang Presiden," kata perwakilan Partai Gerindra, Ramson Siagian, yang membaca pandangan umum partainya, seperti diberitakan Kompas.com.

Badan Pusat Statisik (BPS ) melaporkan bahwa jumlah bansos tunai dari pemerintah mengalami pertumbuhan pesat pada kuartal pertama tahun 2018 yang mencapai 87,61 persen.

Dibandingkan dengan capaian kuartal pertama 2017 yang hanya sebesar 2,86 persen, capaian ini tentunya jauh lebih tinggi.

Lebih lanjut Partai Gerindra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden (capres) di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak memanfaatkan hal tersebut untuk mendongkrak elektabilitasnya.

• Sebut Rezim Panik, Fadli Zon Menduga ILC Dipersekusi Penguasa karena Gagal Tayang Hari Ini

"Pemerintah agar lebih cermat dan fair dalam mengelola keuangan negara.

Kami titip agar Presiden tidak melempar sembako dari mobil," imbuh Ramson.

Diberitakan sebelumnya anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dua kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun.

• Pemohonan Maaf hingga Sindiran Sandiaga Uno dalam Pidato Terakhirnya di Depan DPRD DKI Jakarta

Kenaikan ini sudah tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 yang sudah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR, Kamis (16/8/2018) kemarin.

"Itu saya kira suatu kenaikan yang luar biasa. Dan kenapa dinaikan? Ya salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata (mantan) Menteri Sosial Idrus Marham di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Idrus pun berharap dengan kenaikan dana bantuan ini, masyarakat bisa menyadari bahwa pemerintahan Jokowi memang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.