Luhut Sindir 'Bekas Pemimpin' soal Angka Kemiskinan, Wasekjen Demokrat Jelaskan The Bottom 40 Persen

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik memberikan tanggapan terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut sempat menyindir pihak yang ia sebut sebagai 'bekas pimpinan' terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan.

Melalui Twitter-nya, @RachlandNashidik, Rachland menanggapi dengan mengatakan jika kemiskinan yang banyak menuai polemik itu adalah konsep kebijakan The Bottom 40, Jumat (3/8/2018).

Istilah The Bottom 40 tersebut merupakan 40 persen dari jumlah rakyat Indonesia yang berarti sebanyak 100 juta penduduk.

Jumlah inilah yang menurutnya harus lebih diperhatikan pemerintah.

"Dear Pak Luhut, banyak baca saja agar paham konsep kebijakan The Bottom 40, yakni kalangan miskin, sangat miskin dan hampir miskin di sebuah negara. 40% dari jumlah rakyat Indonesia artinya sekitar 100 juta penduduk.

Merekalah yang menunggu perhatian," tulis Rachland.

• Andi Arief Sindir Luhut Pandjaitan: Saya Lihat seperti di Zaman Soeharto Anti Kritik

Istilah The Bottom 40 ini mulanya dipakai oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikutip TribunWow.com dari situs demokrat.or.id, istilah the bottom 40 persen digunakan oleh World Bank Group.

Yaitu 40 persen penduduk golongan bawah di masing-masing negara.

The bottom 40 persen tidak bertentangan dengan data BPS terkait jumlah penduduk miskin.

Klarifikasi ini disampaikan SBY melalui akun pribadinya di Twitter, Rabu (1/8/2018).

Berikut pernyataan SBY selengkapnya:

• 5 Fakta Kebakaran di Gili Lawa Darat Taman Nasional Komodo

"Teman-teman, saya perlu berikan klarifikasi menyangkut pernyataan saya ttg perlunya kita memperhatikan “the bottom 40”.

Banyak yg salah mengerti arti “the bottom 40 persen”, kemudian langsung berikan sanggahan ~ “Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta org”.

Ada pejabat negara yang mengatakan menurut BPS yang miskin hanya sekitar 26 juta. Tentu saya SANGAT MENGERTI angka itu.

Istilah “the bottom 40 persen” digunakan oleh World Bank Group ~ yaitu 40 persen penduduk “golongan bawah” di masing-masing negara.

Di negara berkembang yg “income perkapitanya” belum tinggi, mereka tmsk kaum sangat miskin, kaum miskin & “di atas miskin” (near poor).

Dunia tetapkan sasaran kembar (twin objective) dlm pembangunan berkelanjutan ~ “hilangkan kemiskinan ekstrim” & “capai kemakmuran bersama”.

Ketika saya jadi Ketua HLP PBB (bersama PM Inggris & Presiden Liberia) susun bahan “SDGs”, “the bottom 40 persen ” jadi perhatian utama.

Kelompok inilah yg mesti dibebaskan dari kemiskinan & ditingkatkan taraf hidupnya, dgn meningkatkan pendapatan (income) mereka.

Kelompok ini sangat rawan & mudah terdampak, jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, tmsk sembako.

• MA Tolak Kasasi PKS, Fahri Hamzah Sebut Keputusan Sudah Inkrah dan Harus Dijalankan

Dgn melemahnya ekonomi, “the bottom 40 persen ” alami persoalan. Ini saya ketahui dari hasil survey & dialog saya dgn ribuan rakyat di puluhan kab/kota.

Inilah yg harus jadi perhatian pemerintah, baik sekarang maupun yg akan datang. Pendapat saya, justru inilah yg harus jadi prioritas.

Saya juga percaya bahwa angka kemiskinan sekarang sekitar 26 juta org, atau 9,82 persen . Saya juga tahu tak mudah turunkan angka kemiskinan .

Pemerintahan SBY-JK & SBY-Boediono (10 th) berhasil turunkan kemiskinan sebesar 6 persen . Ini kami capai (a.l) dgn “program pro-rakyat” yg masif.

Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1 persen . Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3 persen .

Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan.

Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT.

Biasanya dlm musim pemilu, kalau berbeda posisi langsung DIHAJAR. Saya bukan tipe manusia seperti itu. Kalau benar harus saya dukung." tulis SBY.

• Balas Cuitan Ruhut Sitompul soal Angka Kemiskinan, Ferdinand: Mungkin Bisa Belajar Matematika Lagi

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews.com, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait adanya tanggapan negatif terhadap data BPS yang mencatat penurunan angka kemiskinan.

Luhut menyebutkan, survei BPS tidak perlu diragukan lagi, karena BPS merupakan lembaga independen negara dan telah beroperasi sejak lama.

"BPS itu kan sumber data kita, BPS sudah bekerja di berbagai pemerintahan, independen, jadi enggak mungkin kita berbohong bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi," kata Luhut saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).

Kemudian Luhut berpesan kepada orang-orang yang menilai negatif capaian Indonesia agar dilengkapi dengan data jika ingin berkomentar.

Karena jika hanya menilai negatif saja dapat berdampak buruk bagi masyarakat lainnya.

"Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang enggak benar," pungkas Luhut. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)