Mahfud MD: Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi, Lebih Tinggi dari UU dan UUD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta agar revisi UU Antiterorisme segera disahkan.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Sebab biasanya yang demikian seringkali malah jadi bagian dari pelakunya.
Hati-hati Prof @mohmahfudmd jika di dekati orang seperti itu.
@fahmikemex: Sepakat.
@MohMaliki: Betul prof. Saya sependapat.
@GneoHoer66: Itu benar sekali Pak @mohmahfudmd Jadi Jangan sampai misi balas dendam dikemudian hari terus berlanjut.
• Beredar Isu Terorisme Pacsa Serangan Bom di Surabaya, Simak! Berikut Info yang Benar dan yang Hoax
Diketahui, setelah rangkaian aksi serangan bom di 3 gereja di Surabaya, Rusunawa Sidoarjo, hingga halaman Malporestabes Surabaya, Jokowi mengambil langkah tegas.
Di mana ia memerintahkan DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU hingga Juni 2018.
Jika pada akhir sidang yang dimulai pada 18 Mei 2018 mendatang DPR belum berhasil mengesahkan revisi UU ini, maka dirinya akan mengeluarkan Perppu.
"Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait, yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme,
yang sudah diajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, artinya sudah dua tahun, untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang.
Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, bagi Polri untuk bisa menindak tegas terorisme, dalam pencegahan maupun dalam penindakan.
Kalau nantinya di bulan Juni 2018, di akhir masa sidang, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi dalam siaran pers, Senin (14/5/2018).
Diberitakan sebelumnya, DPR memutuskan untuk memperpanjang pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme).
Keputusan itu disepakatai saat rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 pada 10 April 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
• Ferdinand Hutahaean: Jokowi Perlu Evaluasi Posisi Ibu Megawati, Percuma UKP Dibentuk Jika tak Kerja
"Perpanjangan masa pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat kita setujui," kata Fadli Zon saat memimpin rapat paripurna yang dihadiri oleh 289 anggota perwakilan fraksi, dikutip Kompas.com.
