Ferdinand Hutahaean: Jokowi Perlu Evaluasi Posisi Ibu Megawati, Percuma UKP Dibentuk Jika tak Kerja
Tak hanya Megawati, Ferdinand Hutahaean merasa jika posisi Ketua Pelaksananya, Yudi Latief juga perlu dievaluasi.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat menyoroti posisi Megawati Soekarnoputri
Dilansir TribunWow.com, hal itu diutarakan oleh Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitternya @LawanPolitikJKW pada Senin (14/5/2018).
Ferdinand Hutahaean menyebutkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirasa perlu mengevaluasi posisi Megawati.
Yakni posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pengamalan Pancasila.
Menurut Ferdinand Hutahaean, percuma UKP tersebut dibentuk.
• Ferdinand Hutahaean: Masalah Terorisme Bukan pada Masalah UU Terorismenya
Akan tetapi tidak terlihat kerjanya.
Terlebih adanya fakta rangkaian serangan teroris di sejumlah tempat.
Tak hanya Megawati, Ferdinand Hutahaean merasa jika posisi Ketua Pelaksananya, Yudi Latief juga perlu dievaluasi.
@LawanPoLitikJKW: Pak @jokowi mungkin jg perlu mengevaluasi posisi Ibu Megawati Soekarno Putri sbg Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pengamalan (pembinaan-red) Pancasila.
Percuma UKP ini dibentuk jk tdk bekerja dan faktanya teroris makin menggila.
Demikian juga Ketua Pelaksnanya Sdr Yudi Latief.
• Beredar Isu Terorisme Pacsa Serangan Bom di Surabaya, Simak! Berikut Info yang Benar dan yang Hoax

Dikutip laman wikipedia, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang dibuat pada tahun 2017.
UKP-PIP ini dibuat oleh Presiden melalui Perpres Nomor 34 Tahun 2017.
Secara garis besar, lembaga ini berfungsi melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila.
Kemudian juga membantu presiden dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.