Perpres Nomor 20 Tahun 2018, Fadli Zon: Isu TKA Bukan Sengaja Digoreng atau Dibesar-besarkan

Diketahui, Ombudsman menemukan banyak TKA yang bekerja sebagai buruh kasar.

"Buruh kasar sebetulnya ada di mana-mana," kata Komisioner Ombudsman Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018) yang dilansir dari Kompas.com.

• Ternyata Makan Tempe Bisa Mengurangi Stres Lho Guys!

Laode mengatakan, sudah menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan topi berwarna kuning adalah untuk kuli atau buruh kasar.

Penggunaan topi merah digunakan supervisor. Sementara, manajer menggunakan topi hijau. Kenyataannya, tim Ombudsman banyak menemukan TKA yang menggunakan topi kuning, alias buruh kasar.

"Umumnya di lapangan harusnya kan untuk TKA paling banyak topi hijau dan merah, tapi 90 persen lebih topi kuning," kata dia.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan ada TKA yang dipekerjakan sebagai sopir. Hal ini ditemukan di Morowali.

"Di Morowali sekitar 200 sopir angkutan barang adalah TKA. Itu yang terjadi. Masa orang kita jadi sopir saja enggak bisa," kata dia.

Laode mengatakan, banyak ditemukan pekerja kasar hingga supir di lapangan ini tidak sesuai dengan data dari pemerintah.

• Ketahuan Liburan ke Bali Bareng, Jessica Iskandar dan Richard Kyle Pacaran?

Sebab, pemerintah selama ini mengklaim TKA yang bekerja di Indonesia bukan lah pekerja kasar.

Laode sudah menyampaikan hasil temuan ombudsman ini kepada lembaga terkait, yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Bahkan Laode menyebut Dari hasil temuannya, sebanyak 10 provinsi dengan penyebaran TKA terbanyak. "Di Sulawesi ada dua yaitu Sulteng dan Sultra karena itu fokus pembangunan smelter. Lalu ada di Papua Barat, Kaltim, Sumut, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, Jatim," ujar laode. (TribunWow.com/Woro Seto)

• 3 Restoran Unik di Dunia, Berkonsep Hello Kitty hingga Dialiri Air Terjun