Tuai Kecaman Media Rusia, Tsamara Amany Beri Tanggapan dan Bandingkan dengan Orba
Tsamara Amany menyebut jika mengkritik tokoh dan gaya kepemimpinan suatu negara bukan berarti tak menyukai negara dan masyarakatnya.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas angkat bicara usai videonya soal Vladimir Putin tersebar.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitternya yang diunggah pada Jumat (6/4/2018), Tsamara Amany memberi penjelasan.
Menurutnya, selama ini banyak pengamat luar negeri yang mengkritik Indonesia pada zaman Orde Baru.
Menurut Tsamara, kritik itu wajar saja.
@TsamaraDKI: Mengkritik tokoh & gaya kepemimpinannya bukan berarti tak menyukai negara dan masyarakatnya.
Bukankah banyak juga kritik yg datang dari pengamat luar negeri terkait Indonesia di zaman Orde Baru?
Semuanya wajar saja.
• Dibilang Pura-pura Lupa soal Impor Pangan oleh Rustam Ibrahim, Dipo Alam Angkat Bicara
Tsamara Amany juga mengaku memahami keberatan yang disampaikan oleh RBTH.
"Saya sangat memahami keberatan RBTH. Sebagaimana tercantum dalam laman FB-nya, RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," kata Tsamara Amany, melalui pesan WhatsApp kepada Tribunnews.com, Jumat (6/4/2018).
Meski demikian, Tsamara menyatakan wajib mengiatkan masyarakat Indonesia jika pemimpin seperti Putin bukanlah pemimpin yang layak bagi Indonesia.
"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemimpin seperti Putin, bukanlah pemimpin layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," katanya.
• EQ dan Pemecatannya Disinggung, Rizal Ramli: Konflik Kepentingan Penguasa-Pengusaha, Hantu Reklamasi
Terkait omongannya, ia mengaku hanya merujuk pada analisis-analisis yang menunjukkan jika Putin seorang pemimpin yang diktator.
"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," sambung Tsamara.
