Sekjen Partai Demokrat Beri Surat Terbuka kepada Sekjen PDIP: Rasanya Tak Pantas

Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK.

Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti.

Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Tentang permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi utk menjelaskan kebijakan & program E-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, yg kami ketahui bersangkutan telah menjelsakan scr gamblang & terbuka ketika bersaksi dalam persidangan E-KTP yang lalu.

BACA  Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar

Sikap melempar kesalahan & menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji.

Medan yg dihadapi oleh kader PDIP yg diduga ikut terlibat dlm korupsi E-KTP (khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung) adalah pihak KPK, Majelis Hakim & Setnov sendiri.

Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya.

Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan “memvonis” Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat.

Kami tahu hukum.

Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan.

Terakhir, program E-KTP tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana E-KTP itulah yang salah.

Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi E-KTP itu bagian dari pendukung pemerintah maupun pada pihak yang beroposisi, di hadapan hukum keduanya sama.

Marilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan."

ttd,
Sekjend Partai Demokrat
DR HINCA IP PANDJAITAN XIII SH MH ACCS

(TribunWow/Dian Naren)