Sekjen Partai Demokrat Beri Surat Terbuka kepada Sekjen PDIP: Rasanya Tak Pantas

TRIBUNWOW.COM - Terkait kasus korupsi e-KTP yang menyebutkan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung, membuat Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menepis omongan tersebut.

Dirinya justru menuding balik ada pihak-pihak yang menurutnya mencoba membawa persoalan kasus korupsi KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI-P.

Menurut Hasto, lantaran pada saat itu PDI-P bukan sebagai partai penguasa, sehingga hal tersebut mustahil terjadi.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," ujar Hasto.

BACA  Tanggapi Pidato Prabowo, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Indonesia Bubar 2030 Bisa Lebih Cepat

Menanggapi pernyataan dari Sekjen PDI-P, Sekjen Partai Demokrat lantas angkat bicara.

Melalui akun Twitter @hincapandjaitan dirinya menuliskan:

"Selamat pagi tweps.

Sebagai sekjend Partai Demokrat saya harus mengklarifikasi pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto ttg pernyataan Setya Novanto dalam persidangan kasus eKTP.

Pernyataan PDIP menyusul apa yg disampaikan oleh Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yg menyebut Puan Maharani & Pramono Anung (Kader utama PDIP) sbg pihak yg menerima dana E-KTP, yg intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan.

Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada.

Betapa tidak ? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

Rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjend sebuah Partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta Partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula.

Semua sama di hadapan hukum. Tdk ada kaitannya dgn partai yg beroposisi atau yg berkuasa.

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan

Partai-partai politik yg saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum,

tetapi INGAT...

tentu tidak dilakukan secara MEMBABI BUTA.

Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum.

Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang E-KTP.

Program E-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

BACA  Tepis Omongan Sekjen PDI-P soal Pramono & Puan Tak Terlibat, Kadiv Advokasi Demokrat: Nalar Jongkok

Sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa saat ini, PDIP justru sedang diuji oleh sejarah.

Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.

Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum o/ KPK (obstruction of justice) yg jg merupakan partai terbesar & berkuasa?

Semoga rakyat menilai & membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dlm pemberantasan korupsi & mana yg tidak.

Pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat.

Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK.

Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti.

Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Tentang permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi utk menjelaskan kebijakan & program E-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, yg kami ketahui bersangkutan telah menjelsakan scr gamblang & terbuka ketika bersaksi dalam persidangan E-KTP yang lalu.

BACA  Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar

Sikap melempar kesalahan & menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji.

Medan yg dihadapi oleh kader PDIP yg diduga ikut terlibat dlm korupsi E-KTP (khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung) adalah pihak KPK, Majelis Hakim & Setnov sendiri.

Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya.

Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan “memvonis” Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat.

Kami tahu hukum.

Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan.

Terakhir, program E-KTP tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana E-KTP itulah yang salah.

Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi E-KTP itu bagian dari pendukung pemerintah maupun pada pihak yang beroposisi, di hadapan hukum keduanya sama.

Marilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan."

ttd,
Sekjend Partai Demokrat
DR HINCA IP PANDJAITAN XIII SH MH ACCS

(TribunWow/Dian Naren)